Medan (ANTARA) - DPRD Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan agar seleksi direksi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Medan yang sedang berlangsung, jangan dijadikan ajang balas budi ketimbang kompetisi.

"Kami tidak ingin pemilihan direksi ini, sebagai ajang balas budi. Kami sangat khawatirkan proses itu," ujar anggota Komisi III DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus, di Medan, Sabtu.

Dia pun mewanti-wanti jika hal tersebut dilakukan, maka seleksi terbuka 15 jabatan direksi cuma formalitas belaka, akibat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Belum lagi, kata dia lagi, ketiga BUMD tersebut selama ini selalu menyerap APBD setiap tahunnya, tanpa bisa menghasilkan apa pun termasuk pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkot Medan.

"Hari ini, kita menyaksikan BUMD terus merugi. Honor karyawan terancam tidak dibayarkan, dan bahkan pengelolaan aset tidak pernah maksimal untuk dikembangkan," katanya pula.

Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Kota Medan menyebut, 97 orang peserta telah memenuhi syarat administrasi yang bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Universitas Sumatera Utara pada 23 Juni-8 Juli 2021.

"Tapi kami tetap mengharapkan agar seleksi direksi BUMD ini menghasilkan orang-orang yang memiliki kompetensi, dan bisa mendongkrak PAD," kata Rudiawan lagi.
Baca juga: Pemkot Medan menargetkan PAD tahun ini Rp2 triliun
Baca juga: Jalan tol Trans Sumatera berikan tambahan PAD