Tanjung Selor (ANTARA) - Jika dulu perjalanan melintasi jalan Trans Kalimantan dari Bulungan ke Malinau --sebelumnya masuk wilayah administratif Kaltim-- terasa membosankan karena hanya terlihat hutan lebat.

Kini, terlihat pemandangan berbeda,
sebagian tetap kawasan hutan namun
sebagian lagi terlihat panorama menyejukkan mata saat memasuki Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Lihat saja, ada hamparan sawah yang menguning siap panen, hijaunya perkebunan sawit, teduhnya tanaman keras buah-buahan, serta pemukiman tertata rapi dengan bangunan sebagian sudah permanen.

Saat beberapa puluh kilometer menjelang masuk pintu gerbang batas kecamatan akan terlihat berdiri kokoh Gunung Lego yang seperti raksasa pengawal wilayah Tanjung Palas Utara.

Gunung Lego yang berada di tengah-tengah wilayah kecamatan menjadi puncak tertinggi di Tanjung Palas Utara.

Memiliki ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, maka pengunjung yang bisa mendaki hingga ke puncak kawasan wisata itu akan bisa melihat sebagian wilayah Tanjung Selor (Bulungan) dan Kota Tarakan karena daerahnya berhadapan langsung dengan pesisir.

Dulu kawasan ini hutan belantara, namun pada 1980-an daerah ini di buka untuk beberapa UPT (unit pemukiman transmigrasi).

Setelah terus berkembang maka kini wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Utara membawahi enam wilayah pemerintahan desa.

Daerah eks-UPT yang dijadikan desa Kecamatan Tanjung Palas Utara
meliputi Karang Agung, Pimping, Panca Agung, Ruhui Rahayu, Ardi Mulyo dan Kelubir.

Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya yang multi-etnis.

Selain suku asli Dayak, maka keberagaman budaya di Kecamatan Tanjung Palas Utara diwarnai dari daerah asal warga trans, yakni
komunitas Jepara, Demak, Pati, Ciamis, Pekalongan, Jember, Malang, Cianjur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Bekasi dan Surabaya.

Ibu Kota Kecamatan adalah Karang Agung dengan luas wilayah sekitar 806,4 kilometer persegi dan jarak ke Kabupaten Bulungan sekitar 82 km.

Jumlah penduduk Tanjung Palas Utara kini 8.418 Jiwa, dengan 2.151 KK, meliputi 4.495 jiwa laki-laki dan perempuan 3.923 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 10.44 jiwa/km2 dan tingkat rata-rata penduduk/keluarga 3.91 jiwa.

Pertumbuhan pesat

Pertumbuhan enam desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara sangat pesat.

Secara kasat mata pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan terlihat begitu memasuki daerah ini.

Tidak terlihat lagi rumah-rumah reot eks-UPT dulu. Kini semua terganti oleh rumah semi permanen dan permanen.

Berbagai fasilitas umum juga tersedia antara lain pasar modern seperti mal, penginapan, toko, kantor cabang perbankan, sekolah dari SD hingga SMA, pesantren dan dealer motor/mobil.

Khusus, Ibu Kota Kecamatan Desa Karang Agung kini jumlah penduduk sekitar 2.340 jiwa.

Pemberian nama desa Karang Agung merupakan perpaduan antara dua UPT, yaitu Karang Jinawi dan Panca Agung (UPT I Salimbatu).

Penyebutan nama Karang Agung ini pertama kali disebut pada saat adanya pentas seni Ludruk pada acara Hari Peringatan Transmisgrasi pada 22 Desember 1983.

Namun, pelaksanaannya dilaksanakan 4 Februari 1984 di depan Kantor UPT II Salimbatu.

Selanjutnya untuk penetapan nama Desa Karang Agung dilakukan dalam musyawarah pada 23 Februari 1986.

Salah seorang pemilik rumah makan di Panca Agung Anto, warga eks transmirasi asal Surabaya menuturkan jika awal mereka menempati kawasan itu umumnya sebagai petani.

"Dulu kita mengandalkan jalan perusahan HPH (hak penguasaan hutan) untuk membawa hasil bumi. Saat itu kehidupan sangat memprihatinkan, kita merasa dibuang di tengah hutan," tuturnya.

Perlahan kehidupan warga trans mulai membaik ketika perusahaan sawit banyak masuk ke wilayah mereka.

Pertumbuhan ekonomi kian pesat dirasakan warga, setelah Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Suwarna Abdul Fatah (1998-2003 dan 2003-2006) gencar membenahi Trans Kalimantan poros utara.

Pertumbuhan ekonomi kian pesat setelah pembenahan jalan kian mulus digarap oleh Irianto Lambrie selama tujuh tahun (pejabat Gubernur Kaltara 2014 dan 2015 serta Gubernur Kaltara 2016-2021).

Akses kian mudah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kian pesat dengan mengembangkan berbagai sektor, tidak lagi sebatas pertanian namun perkebunan, pertambangan, perikanan, perindustrian (pengolahan crude palm oil), perdagangan dan pariwisata.

"Sekarang banyak warga luar daerah yang datang ke sini untuk berwisata, sehingga para pemilik rumah makan merasakan dampak positifnya," kata dia.

Desa Wisata

Menyadari adanya potensi itu, masing-masing pengurus lembaga desa di Tanjung Palas Utara berupaya "menjual" objek wisatanya.

Salah satunya telah ditetapkan Ardi Mulyo sebagai Desa Wisata Hutan Mangrove dan Kawasan Wisata Edukasi.

Penetapan desa wisata itu atas inisiatif perangkat desa.

Kepala Desa Ardi Mulyo,Tri Mukadi menyatakan kini mereka mengelola setidaknya 12 hektare hutan mangrove dari 50 hektare yang ada untuk kawasan wisata sejak 2019 dengan membangun berbagai fasilitas memanfaatkan dana desa.

Di hari libur, kawasan itu terlihat cukup ramai dikunjungi baik sekedar untuk berswafoto di jembatan kayu dan gazebo di tengah hutan mangrove atau memacing ikan dan udang.

Keindahan kawasan pegunungan dipadu dengan keanekaraganan hayati kawasan pesisir menjadi daya tarik utama Tanjung Palas Utara itu.

Khusus kawasan pesisir, daerah ini juga banyak dikunjungi warga yang mengisi waktu libur dengan memancing di laut karena ada perahu sewaan di sana.

Ke depan, Tri Mukadi menjelaskan bahwa untuk menambah daya tarik, kawasan itu perlu dilengkapi dengan fasilitas lain, misalnya kebun buah-buahan, zona permainan anak dan pemandian.

Menanggapi desa wisata itu, Bupati Bulungan Syarwani sangat mendukungnya.

Ia mendorong ada sinergi pengembangan Desa Wisata Mangrove Ardi Mulyo melalui keterlibatan pemerintah daerah dan swasta.

"Dinas terkait agar terus bersinergi dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Ardi Mulyo," kata Syarwani.

Ia mengaku bangga karena pengembangan wisata Ardi Mulyo sejak 2021 hingga 2026 menerima bantuan dari Asosiasi Pengusaha Bumi Putera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Bantuan ini sebagai tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Asprindo pada awal 2021.

Hal yang membanggakan, katanya, karena status desa wisata ini ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan memaksimalkan dana desa.

Pembangunan wisata mangrove ini dimulai pada 2019 melalui Dana Desa dengan luas lahan 25 hektare.

Bantuan pembangunan itu akan dimulai pada Juli.

Pemerintah Desa Ardi Mulyo diharapkan segera mendiskusikan dengan Pemkab Bulungan terkait masukan dalam pengembangan desa wisata ini sehingga dapat menjadi pusat kegiatan perekonomian.

Syarwani menyebutkan tahun ini beberapa program pembangunan dalam pengembangan wisata mangrove di antaranya jalur jalan kali, mushola, pengembangan UMKM dan Menara Pandang.

Bukan hanya pengembangan kepariwisataan namun bupati juga mendorong agar sektor lain ikut berperan dalam mengembangkan potensi desa ini, baik perikanan maupun pertanian.

Misalnya, pengembangan keramba kepiting sehingga diharapkan dinas Perikanan Bulungan untuk membina warga setempat.

"Melibatkan dan berkolaborasi dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait diharapkan wisatawan yang datang tidak hanya melihat tempat wisata mangrove saja namun ada potensi lain yang dikunjungi," ujar Syarwani.

Dia berharap kepada Dinas Pariwisata Bulungan untuk menyerahkan aset aset desa sehingga desa dapat mengelolanya langsung

Jika pengelolaan tempat wisata itu ditangani langsung oleh Pemdes diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa.

Desa-desa di tengah belantara yang dulunya eks-UPT kini terus menunjukkan pesonanya menjadi tanah impian masa depan yang menjanjikan.

Baca juga: Dukung jadi wisata andal, Pantai Amal Kota Tarakan-Kaltara dibenahi

Baca juga: Anggota DPRD Nunukan dorong pemda maksimalkan pengelolaan pariwisata

Baca juga: Kaltara belajar pengelolaan desa wisata di Sleman

Baca juga: Pesona wisata kerajaan Bekantan Kaltara