BKKBN: Capaian layanan posyandu rendah di masa pandemi COVID-19
26 Juni 2021 11:29 WIB
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berbicara dalam Expose Data Capaian Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak.
Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan capaian hasil layanan posyandu selama periode 1 Juni sampai 25 Juni 2021 masih rendah untuk mengukur tinggi dan berat badan balita di tengah situasi pandemi COVID-19.
"'Coverage' (capaian) dari posyandu di masa pandemi untuk menimbang dan mengukur setiap bulan itu masih rendah. Saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Expose Data Capaian Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 di Jakarta, Sabtu.
Pada periode 1-25 Juni 2021, hanya 1.318.574 balita diukur berat badannya di posyandu. Angka itu mewakili hanya hampir 6 persen dari total populasi sekitar 23 juta balita di Indonesia. Sementara, jumlah balita yang diukur tinggi badannya berjumlah 1.236.557 jiwa.
Baca juga: Saat pandemi, Kota Kediri miliki posyandu khusus tangani ODGJ
Baca juga: BKKBN gagas posyandu dan puskesmas virtual
Hasto menuturkan BKKBN akan mendukung program layanan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk pemantauan tumbuh kembang balita bersama Kementerian Kesehatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berharap nanti dengan pendampingan keluarga bisa meningkatkan partisipasi dalam penimbangan ini," ujarnya.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Safrina Salim mengatakan angka balita yang diukur tinggi badannya lebih rendah daripada jumlah balita yang diukur berat badannya.
Safrina menuturkan ada 256.879 posyandu di Tanah Air. Namun, hanya 43.540 posyandu yang buka untuk memberikan pelayanan selama Juni 2021. Angka itu masih jauh dari jumlah posyandu secara nasional.
Pada kesempatan itu, Safrina melaporkan lima provinsi dengan persentase terbanyak atau tertinggi untuk posyandu yang buka pelayanan selama Juni 2021 adalah Provinsi Riau, yakni 45,05 persen.
Sementara, urutan tertinggi kedua adalah Sulawesi Barat dengan 36,67 persen, diikuti dengan Sulawesi Tenggara dengan 35,91 persen, Bangka Belitung 35,59 persen, dan Aceh 35,13 persen.
Baca juga: Menyiapkan generasi sehat di beranda negeri
Baca juga: Cerita posyandu balita Desa Bedana di tengah pandemi
"Rata-rata posyandu yang buka dalam persentase di bawah 45 persen," tutur Safrina.
Sedangkan lima posyandu yang terendah buka pelayanan, yaitu Jawa Timur dengan 1,90 persen, DKI Jakarta 7,72 persen, Nusa Tenggara Barat 9,61 persen, Bali 9,68 persen, dan Papua 10,40 persen.
"Kami berharap ke depannya kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilakukan posyandu semakin masif," ucapnya.
"'Coverage' (capaian) dari posyandu di masa pandemi untuk menimbang dan mengukur setiap bulan itu masih rendah. Saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Expose Data Capaian Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 di Jakarta, Sabtu.
Pada periode 1-25 Juni 2021, hanya 1.318.574 balita diukur berat badannya di posyandu. Angka itu mewakili hanya hampir 6 persen dari total populasi sekitar 23 juta balita di Indonesia. Sementara, jumlah balita yang diukur tinggi badannya berjumlah 1.236.557 jiwa.
Baca juga: Saat pandemi, Kota Kediri miliki posyandu khusus tangani ODGJ
Baca juga: BKKBN gagas posyandu dan puskesmas virtual
Hasto menuturkan BKKBN akan mendukung program layanan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk pemantauan tumbuh kembang balita bersama Kementerian Kesehatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kami berharap nanti dengan pendampingan keluarga bisa meningkatkan partisipasi dalam penimbangan ini," ujarnya.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Safrina Salim mengatakan angka balita yang diukur tinggi badannya lebih rendah daripada jumlah balita yang diukur berat badannya.
Safrina menuturkan ada 256.879 posyandu di Tanah Air. Namun, hanya 43.540 posyandu yang buka untuk memberikan pelayanan selama Juni 2021. Angka itu masih jauh dari jumlah posyandu secara nasional.
Pada kesempatan itu, Safrina melaporkan lima provinsi dengan persentase terbanyak atau tertinggi untuk posyandu yang buka pelayanan selama Juni 2021 adalah Provinsi Riau, yakni 45,05 persen.
Sementara, urutan tertinggi kedua adalah Sulawesi Barat dengan 36,67 persen, diikuti dengan Sulawesi Tenggara dengan 35,91 persen, Bangka Belitung 35,59 persen, dan Aceh 35,13 persen.
Baca juga: Menyiapkan generasi sehat di beranda negeri
Baca juga: Cerita posyandu balita Desa Bedana di tengah pandemi
"Rata-rata posyandu yang buka dalam persentase di bawah 45 persen," tutur Safrina.
Sedangkan lima posyandu yang terendah buka pelayanan, yaitu Jawa Timur dengan 1,90 persen, DKI Jakarta 7,72 persen, Nusa Tenggara Barat 9,61 persen, Bali 9,68 persen, dan Papua 10,40 persen.
"Kami berharap ke depannya kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilakukan posyandu semakin masif," ucapnya.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
Tags: