Jakarta (ANTARA) - Politikus Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago meminta Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lain yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak merasa yang paling memiliki lembaga antirasuah itu.

"Mereka tidak boleh merasa paling pantas untuk bisa tetap di KPK. Mereka tidak identik dengan KPK dan sebaliknya. Jangan merasa memiliki institusi ini, karena institusi ini dibiayai negara dan negara punya aturan," kata Irma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyinggung ketika para pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu direkrut ke lembaga antirasuah dulu. Justru saat itu proses perekrutan pegawai KPK tak transparan seperti sekarang.

Baca juga: Praktisi: Banyak honorer lain tak lolos ASN, bukan hanya KPK

"Pada saat KPK dulu merekrut mereka apakah ada fairness? Apakah ada keterbukaan pada publik? Padahal mereka digaji memakai dana APBN," kata dia.

Irma menyampaikan peraturan TWK sesuai perundang-undangan. Peraturan itu telah melewati serangkaian pembahasan, diskusi, hingga konsultasi lintas kementerian dan lembaga negara.

"Yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan untuk setiap jabatan," kata Irma.

Selain itu, kata Irma, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak menghilangkan tiga tahapan seleksi yang telah ditentukan, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

"Artinya keputusan tes wawasan kebangsaan tidak bertentangan dengan UU dan bahkan dapat menjadi benteng persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Bendera Merah Putih, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.

Baca juga: BKN: Tes wawasan kebangsaan muncul dari hasil diskusi tim

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan TWK untuk calon PNS sah dan konstitusional, termasuk soal standar nilai yang lulus dan tidak lulus.

Putusan itu terkait permohonan yang meminta MA menyatakan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun, MA menolak pemohon.

Majelis judicial review bahkan menghukum para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.

"Bahwa Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan kebijakan termohon (Menpan RB) setelah bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik," kata majelis.

Baca juga: Sembilan pegawai KPK mencabut permohonan di Mahkamah Konstitusi

Hal itu yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan setiap jabatan.

Menurut majelis, Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan pelengkap dari peraturan pelaksana lainnya dalam seleksi CPNS 2018 khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi PNS Tahun 2018.