Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak Pemerintah Daerah dan juga para pengembang serta pengelola kawasan wisata untuk mempromosikan kendaraan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) kepada para wisatawan agar operasi angkutan khusus pariwisata itu bisa berjalan dengan optimal.

Ajakan itu juga diharapkan dapat mendorong keberlanjutan atau sustainability di tengah kawasan pariwisata sehingga dapat berdampak baik juga baik lingkungan karena dapat mengurangi polusi dengan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Baca juga: PUPR anggarkan Rp3,51 triliun bangun lima KSPN pada 2021

“Kita sudah siapkan juga di beberapa kawasan wisata (kendaraan umum), tapi masih load factor (faktor keterisian penumpang) itu masih rendah. Supaya yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak mubah, tidak sayang, kami mohon dukungan dan peran serta pemerintah daerah dan para pengelola kawasan wisata ayo kita bergandengan tangan dan kita cari strategi supaya kendaraan kita bisa dipakai para wisatawan,” kata Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi dalam webinar, Kamis.

Ia memberikan contoh untuk di kawasan Borobudur yang menjadi salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang saat ini sudah memiliki 13 trayek transportasi darat dan memudahkan pergerakan dari Bandara- Bandara untuk langsung menuju Borobudur.

Budi menyampaikan ide untuk mencapai destinasi wisata lainnya di sekitar Borobudur, baik pemerintah daerah maupun pengelola kawasan wisata bisa memberi masukan kendaraan jenis lain selain bus.

“Misalnya saat ini kalau untuk langsung menuju Borobudur, wisatawan bisa langsung pakai bus yang besar. Nah untuk destinasi di sekitar itu yang mungkin tidak bisa dijangkau bus bisa kita carikan alternatif lain dengan kendaraan yang lebih kecil. Itu juga bisa kita subsidi,” kata Budi.

Dalam data yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Ditjenhub) Kemenhub ada 15 KSPN yang sudah terlayani oleh angkutan umum yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan mengikuti arahan Peraturan Menteri 88/2020 tentang Pelayanan Angkutan Umum pada Kawasan Strategi Nasional, KSN.

Meski demikian, nilai keterisian penumpang atau load factor untuk angkutan umum KSPN itu masih sangat kecil atau berada di bawah persentase 30 persen.

Meski demikian untuk menunjukkan komitmen mendukung pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi negara maka layanan angkutan KSPN pun tetap dihadirkan.

Tujuannya agar masyarakat lokal maupun wisatawan dapat mempermudah akses yang lebih nyaman, aman, bersih, dan tentunya bisa mengurangi gas emisi yang berdampak baik untuk lingkungan.

“Butuh strategi dari Pemerintah Daerah dan operator pengelola kawasan supaya masyarakat memanfaatkan angkutan umum ini. Bisa jadi juga dengan menyediakan jalur khusus untuk angkutan KSPN ini seperti diberi karpet merah lah istilahnya, jadi masyarakat pun bisa senang menggunakan angkutan KSPN ini,” kata Budi.

Budi meyakini pariwisata yang dibekali dengan angkutan umum juga dapat membantu perubahan pola budaya dan pola berpikir untuk mendorong masyarakat di Indonesia beralih menuju penggunaan kendaraan umum.

Dengan begitu maka bisa tercipta kondisi pariwisata yang berkelanjutan dari sisi transportasi.


Baca juga: Dukung KSPN Danau Toba, PUPR rampungkan konstruksi SPAM Merek

Baca juga: Kemenhub dan ASDP kerjasama pemanfaatan pelabuhan di KSPN Danau Toba

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara harap empat proyek strategis dorong ekonomi