Jakarta (ANTARA) - Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adisatrya Sulisto menyatakan munas yang rencananya digelar di Kendari, 30 Juni 2021 bisa saja ditunda, bila memang pandemi COVID-19 terus melonjak, namun hal itu menunggu arahan pemerintah.

"Pak Rosan (Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia) dan panitia terus berkomunikasi dengan pemerintah, karena munas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila arahan pemerintah ditunda, tentu akan kami tunda," kata Adisatrya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sementara itu Ketua Kadin Kepulauan Riau Akhmad Ma'ruf Maulana sudah menyurati Presiden Jokowi memohon agar Munas Kadin ditunda karena kasus COVID semakin meningkat sehingga bisa mengancam keselamatan peserta munas.

Permohonan agar Munas Kadin ditunda oleh pemerintah cq Panitia Pelaksana, juga didukung sejumlah Kadinda lainnya, seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta, dan Papua Barat.

Baca juga: Seiring lonjakan kasus COVID-19, Ketua DPD minta Munas Kadin ditunda

Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengingatkan menggelar Munas Kadin saat ini membahayakan jiwa peserta munas dan juga masyarakat Kendari.

"Kadin mesti mematuhi imbauan Presiden Jokowi, jangan membuat kerumunan," ujar Ketua Kadin Papua Barat Immanuel Yenu.

Sebelumnya Ketua Kadin Jawa Tengah Kukrit Wicaksono ikut mendukung agar munas ditunda.

"Kalau saya bukan soal tempatnya. Tapi lebih kepada waktunya tidak tepat menggelar munas, saat COVID mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukkan profesionalitasnya," ujar Kukrit.

Sementara itu penyebaran COVID hingga hari Minggu (20/6) tercatat kasus positif nasional mencapai 13.737 orang per hari, yang merupakan angka tertinggi selama empat bulan terakhir.

Baca juga: Munas Kadin digelar di Kendari pada 30 Juni