Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan mengatakan daerah yang dipimpinnya siap untuk menjadi percontohan dalam penerapan sistem non-tunai (cash management system, CMS) keuangan desa bagi daerah lainnya di Indonesia.

"Prinsipnya Kubu Raya selalu siap sebagai tempat percontohan penerapan CMS non tunai ini, karena Kubu Raya sudah menerapkan sistem ini sejak tahun 2019 yang diikuti 28 desa dan kemudian di tahun 2020 semua desa (118) di Kubu Raya juga sudah menerapkan sistem ini dan ini menjadikan Kubu Raya sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang semua desanya menerapkan CMS non tunai," kata Muda di Sungai Raya, Senin.

Terlebih, katanya, CMS yang diterapkan di Kubu Raya juga mendapat penghargaan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sivablik) Award tingkat provinsi Kalbar tahun 2021. Kemudian penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Kalbar.

Lalu, baru-baru ini juga Kubu Raya masuk nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Baca juga: Cegah kerumunan, Sungai Rengas salurkan BLT Dana Desa dengan CMS

Baca juga: 26 desa Mukomuko salurkan BLT secara nontunai

Dia mengatakan, saat ini, memang sudah ada daerah di pulau Jawa dan daerah lainnya yang sudah menerapkan sistem ini. Namun, dirinya tidak mempermasalahkan, karena masing-masing daerah ada pengembangan modifikasi sistem ini yang disesuaikan dan mungkin juga ada yang punya inovasi tambahan.

"Yang terpenting sistem paling utama itu non-tunai semuanya yang dilakukan dari desa dan semua ini akan berdampak langsung. Termasuk juga perpajakan, karena semua pajak di desa itu bisa langsung dilakukan melalui sistem ini, baik itu, PPN nya, PPH nya, bisa langsung masuk ke kas negara," tuturnya.

Muda menjelaskan dengan diterapkannya sistem non-tunai ini sehingga akhirnya tidak ada lagi proses keuangan yang diambil secara tunai seperti dulu. Tentunya semua ini akan lebih transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Efek dan dampaknya tentulah partisipasi masyarakat akan meningkat dan otomatis semua akan lebih memberikan ruang serta mengakomodir semua pemangku kepentingan, sehingga perencanaannya akan lebih mengedepankan kebutuhan dan legitimasinya dari bawah.

"Dengan sistem ini semuanya bisa terkontrol dan otomatis semua desa dalam mengembangkannya bisa benar-benar fokus, baik itu pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat," kata Muda.

Karena, lanjutnya, kegunaan Dana Desa (DD) ini supaya eksekusinya bisa lebih cepat dan dekat ke masyarakat. Otomatis Kubu Raya akan lebih cepat dan efektif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa yang agregatnya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Lebih lanjut Bupati menyatakan CMS non tunai ini merupakan sistem, karena jika sistem ini tidak dibangun dan diperkuat maka akan sulit untuk mempertangungjawabkan pengelola keuangan desa. Kubu Raya opimis dengan sistem ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya dan langsung menukik di desa-desa. Karena sasaran pembangunan di desa sekalipun jatuhnya ke desa-desa.

"Jika ini dijadikan sistem yang diberlakukan inovasi ini, saya kira akan jauh lebih maksimal dan mempengaruhi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena di desa-desa juga tidak banyak persoalan," katanya.

Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan lebih cepat bergerak kalau desa-desa memaksimalkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pengelolaan UMKM. Sebab, semua ini akan menggerakkan ekonomi rumah tangga.

Dia juga menilai, percepatan-percepatan inilah yang dikejar di tengah pandemi sekarang, apalagi semua itu juga bisa menggerakkan dalam mengurangi pengangguran dan risiko kemiskinan.

"Sehingga dengan sistem CMS non-tunai ini, kerja-kerja semua desa di Kubu Raya akan lebih terukur dan berdampak langsung ke masyarakat," kata Muda.*

Baca juga: Mendes PDTT imbau dana pembangunan desa lewat nontunai

Baca juga: Kemendes-PDTT dorong pengelolaan dana desa nontunai