Medan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar Tentara Nasional Indonesia dapat dilibatkan dalam penanganan teroris yang kini memasuki wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

"Sebaiknya TNI dilibatkan, karena ini juga menyangkut keamanan nasional, keamanan negara," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga di Medan, Jumat.

Saran itu disampaikannya menanggapi peristiwa penyerangan dengan senjata api yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Markas Polsek Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Rabu (22/9) tengah malam sekitar pukul 00.30 WIB.

Peristiwa itu sendiri menewaskan tiga personel polisi yang tengah bertugas pada malam itu, masing-masing Aiptu Deto Sutejo, Aiptu Baik Sinulingga dan Bripka Riswandi.

Chaidir Ritonga juga menyarankan perlunya dihidupkan kembali sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) guna menghadapi berbagai ancaman dan gangguan serta hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negara termasuk teroris.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kasus penyerangan bersenjata terhadap Mapolsek Hamparan Perak tidak hanya masalah terorisme atau perampokan bersenjata, melainkan sudah menyangkut keamanan nasional, mengingat kejahatan bersenjata belakangan ini cenderung semakin meningkat.

Penyerangan dan penembakan terhadap personel polisi di Polsek Hamparan Perak, katanya, harus ditangani secara komprehensif. "Jangan lagi hanya dibebankan kepada kepolisian, tapi hendaknya juga dengan melibatkan TNI," ujarnya.

Ia mengakui kasus tersebut kini sudah ditangani aparat kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang sudah tidak diragukan lagi.

"Kita sama sekali tidak meragukan kemampuan mereka, tapi persoalan yang terjadi belakangan ini sudah menyangkut keamanan nasional. Jadi TNI sebaiknya dilibatkan, karena juga merupakan bagian dari aparat keamanan negara," ujarnya.

Menurut dia, kepolisian bisa bekerja sama dengan TNI dalam menghadapi dan menangani berbagai ancaman, gangguan dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun luar. "Terorisme itu sendiri kini sudah mengganggu keutuhan negara," katanya.

Apalagi, katanya menambahkan, TNI selama 30 tahun lebih sudah menyatu dengan masyarakat, baik melalui Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) maupun ABRI Masuk Desa (AMD) yang kini disebut TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sehingga penguasaannya terhadap segala gangguan keamanan sama baiknya dengan kepolisian.

"Sesungguhnya kita terlambat dalam melibatkan TNI dalam penanggulangan masalah teroris ini, karena kasus kejahatan bersenjata yang dikait-kaitkan dengan teroris kini cenderung terus meningkat," ujar Chaidir Ritonga. (*)
(T.R014/M034/R009)