Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan pemerintah menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO), untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021.

Keempat CSO tersebut yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (Gema PS).

Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Jakarta, Jumat, para CSO menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agraria, antara lain indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan hingga kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.

Terkait hal tersebut, Moeldoko mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI serta Kapolri agar menjaga situasi senantiasa kondusif. “Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menjaga situasi kondusif di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas di tahun 2021, agar tidak terjadi kriminalisasi warga," ujar Moeldoko sebagaimana siaran pers di Jakarta, Jumat.

Moeldoko mengatakan KSP sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama.

Dia berharap momentum ini dimaksimalkan untuk percepatan penyelesaian konflik agraria. Adapun perkembangan penanganan dan penyelesaian konflik lahan akan disampaikan secara berkala kepada Presiden.

"Target Presiden, tahun ini minimal 50 persen konflik agraria yang diajukan CSO bisa selesai,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil juga mendukung upaya percepatan penyelesaian konflik agraria sebagaimana disampaikan oleh Moeldoko.

“Intinya, kita terus bergerak cepat sebagaimana komitmen kita pada bulan Maret 2021 lalu. Saat ini sudah banyak kemajuan yang dicapai meski beberapa ada yang belum tuntas. Kita dorong bersama penuntasannya," ujar Sofyan.

Sementara Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyatakan pihaknya juga akan mempercepat implementasi kebijakan perhutanan sosial.

"Penyelesaian semua lokasi konflik tenurial di atas permukiman akan diusulkan melalui mekanisme pelepasan. Sebab instrumen kebijakannya sudah tersedia dengan adanya Permen LHK yang baru terbit,” ujar Bambang Supriyanto.

Dia menyampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan tujuh Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang berjalan secara efektif dan memberikan keadilan sosial. Termasuk juga Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Terkait dengan hal itu, Ketua Gema PS Siti Fikriyah mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya dukungan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kementerian LHK pasca pengesahan UU Cipta Kerja untuk mempercepat penyelesaian lokasi prioritas.

Sedangkan Ketua Dewan Nasional KPA Iwan Nurdin mengatakan pihaknya tidak menghendaki proses penyelesaian konflik agraria yang tidak berkorelasi dengan keadilan.

"Penting dijaga bahwa subyek yang menerima hak adalah orang-orang yang berhak sesuai dengan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria," ujar Iwan.

Di tahun 2021, Tim Bersama Reforma Agraria menargetkan penyelesaian konflik agraria di 137 lokasi prioritas. Sejauh ini pemerintah telah merampungkan penyelesaian konflik di 10 daerah, dan akan menyerahkan 2.950 sertifikat kepada masyarakat.

Sementara enam lokasi yang sedang diselesaikan antara lain di daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Semarang.

Selain itu, terdapat enam lokasi lain yang akan selesai proses redistribusi tanahnya pada Semester II 2021, yakni Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Ciamis, serta 2 usulan lain di Kabupaten Lebak.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah percepat penyelesaian konflik agraria
Baca juga: Wamen ATR harap Gugus Tugas Reforma Agraria cepat selesaikan konflik
Baca juga: Moeldoko ajak LBH HKTI bersinergi selesaikan konflik agraria