Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan kerja sama dengan tiga badan usaha milik daerah (BUMD) sektor ketahanan pangan DKI Jakarta guna meningkatkan pendapatan daerah.

"Kita buka peluang kerja sama dengan tiga BUMD milik DKI Jakarta, diharapkan dapat segera terealisasi," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandarlampung, Jumat.

Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan BUMD sektor ketahanan pangan milik Pemerintah DKI Jakarta tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung.

"Diharapkan kerja sama ini dapat berkontribusi pada pendapatan daerah dan perekonomian. Namun, perlu diperhatikan keberlanjutan produksi dan masalah pengemasan produk saat kerja sama berlangsung agar hasilnya baik pula," ucapnya.

Hal serupa dikatakan Direktur Utama BUMD Lampung PT Wahana Raharja Bolly Iskandar.

"Potensi kerja sama dengan ketiga BUMD sektor ketahanan pangan milik DKI Jakarta meliputi PT Food Station, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya diperkirakan dapat mencapai Rp50 miliar per bulan," kata Bolly.

Menurutnya, komoditas yang menarik minat ketiga BUMD sektor ketahanan pangan DKI Jakarta tersebut meliputi penyediaan beras premium, gula konsumsi, garam, dan tepung tapioka.

"Untuk PT Food Station meminta penyediaan beras premium 500 ton per bulan, gula konsumsi 4.000 ton per bulan, tepung tapioka 1.000 ton per bulan, dan garam 8.300 ton per bulan," ujarnya lagi.

Ia melanjutkan bentuk kerja sama yang direncanakan dengan PD Dharma Jaya merupakan pemenuhan daging sapi, sedangkan untuk PD Pasar Jaya melakukan pemasaran produk UMKM dan kuliner khas Lampung.

"PD Pasar Jaya fokus pada pemasaran produk kuliner dan UMKM khas Lampung di seluruh pasar yang masuk dalam pengelolaan mereka, sedangkan untuk PD Dharma Jaya lebih kepada pemenuhan daging sapi," katanya.

Baca juga: Menteri KP dorong Lampung kembangkan tambak udang modern
Baca juga: OJK: Target KUR di Lampung terlampaui, capai 106,64 persen