New York (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat melalui "Deputy Assistance Secretary Department of State" Joe Yan mengatakan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

"Posisi pemerintah AS adalah mengakui Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI dan mengharapkan agar implementasi penuh otonomi khusus dapat segera dilaksanakan," kata Dino, di New York, Kamis atau Jumat waktu waktu Indonesia.

Hal tersebut dikatakan saat acara jumpa pers bersama media Indonesia dengan Wapres Boediono yang juga dihadiri oleh Menlu Marty Natalalegawa, Kepala BKPM Gita Wirjawan, serta Ketua Unit Kerja bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto

Menurutnya, penegasan itu dilakukan mengingat pemerintah AS selalu mengikuti perkembangan terkait Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk laporan tentang tuduhan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Penegasan serupa, katanya, juga dilakukan oleh Deputy Assistant Secretary of Defanse Robert Scher yang menyampaikan pentingnya hubungan RI-AS dengan menekankan Indonesia sebagai negara demokrasi terbsar ketiga telah melakukan reformasi bidang pertahanan dan profesionalisme militer.

Dubes mengatakan, AS menilai reformasi di tubuh TNI telah nyata sebagaimana direfleksikan pada fakta penyerahan kekuasaan dari militer kepada pemerintah sipil.

"Pemerintah AS yakin akan keseriusan pemerintah RImengubah organisasi TNI menjadi organisasi militer profesional. Dimasukkannya kurikulum HAM dalam pendidikan TNI merupakan bukti nyata upaya reformasi tersebut," katanya.

Penegasan pemerintah AS itu dilakukan terkait pada 22 September 2010 di Kongres ASberlangsung dengar pendapat mengenai Papua yang diprakarsai oleh Ketua Sub-Komite mengenai Asia, Pasifik dan Lingkungan Global Eni Faleomavaega dari Partai Demokrat.

Dalam dengar pendapat tersebut menghadirkan pejabat administrasi AS yang diwakili "Deputy Assistant Secretary East Asia Pacific Affairs dan Deputy Assistant Secretary of Defance for South East Asia Affairs".

Juga diikuti kalangan nonpemerintah yang diwakili oleh sejumlah LSM seperti "West Papua Action Network, Human Right Watch, serta The City University of New York".

Menurut dubes, dalam dengar pendapat tersebut para penentang otonomi khusus berusaha untuk menggugah simpati anggota kongres dengan menyampaikan pengalaman pribadi masing-masing terhadap perlakuan yang diklaim dari pemerintah dan aparat keamanan RI.

Kelompok tersebut berupaya untuk kembali mempertanyakan proses "Act of Free Choice" tahun 1969 yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua.

"Mereka juga menyatakan bahwa proses pelaksanaan otonomi khusus gagal, sehingga perlu dilakukan dialog dengan melibatkan mediasi pihak ketiga," katanya.

Dubes Dino meyakinkan bahwa masalah Papua tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan AS mengingat masalah tersebut saat ini sudah tidak lagi menjadi isu sangat penting.
(ANT/A024)