Bantul (ANTARA News) - Penyusunan kebijakan yang dilakukan kalangan eksekutif dan legislatif harus mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok, partai, dan egonya, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X).

"Dengan mengutamakan kepentingan publik, maka terjadilah manunggaling kawula-gusti atau bersatunya penguasa (pejabat) dengan rakyat," katanya pada acara syawalan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa.

Menurut Sultan HB X, suatu ide harus murni muncul dalam kesadaran intuitif tanpa pretensi, bukan untuk mencari popularitas, bayaran, uang, dan penghargaan.

"Dengan demikian tidak akan terjadi lagi ide yang mengada-ada dari kalangan eksekutif maupun legislatif, misalnya semacam kasus dana Century, dana aspirasi, gedung mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.

Selain itu, kata dia, tidak akan muncul pula cara akal-akalan kreatif lainnya dari kalangan eksekutif dan legislatif yang jauh dari rasa empati terhadap rakyat yang sekarang ini masih menanggung beban hidup sangat berat.

"Empati inilah yang seharusnya mendorong kalangan eksekutif dan legislatif untuk menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya malah memakai hasrat kekuasaan dan kebendaanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya," katanya.

Hal itu, katanya, sebagai bukti hasil proses penghancuran sifat-sifat ego dalam diri seseorang atau institusi sehingga sifat ketuhanan muncul aktual dan berfungsi mengendalikan tindakan, pikiran, dan seluruh gerak napasnya.

Sultan HB X meminta Bupati Bantul, agar dalam program 100 harinya banyak diisi kegiatan turun ke bawah berdialog dengan kalangan masyarakat kecil untuk mengetahui keluhan dan keinginan mereka.

"Dengan demikian, bupati mampu menyerap aspirasi kalangan masyarakat bawah secara riil untuk dijadikan bahan dialog di tingkat elite dan mencari solusinya," katanya. (T.ANT-068/H008/P003)