Ngamprah (ANTARA News) - Koordinator Kontras Usman Hamid meminta Kapolri yang baru untuk membenahi kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri.

Tindakan Densus 88 yang menembak mati pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Kota Tanjung Balai Medan, dianggap teroris merupakan tindakan gegabah, kata Usman usai menjadi pembicara di Sespim Polri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa.

Dia mengatakan, seharusnya Densus mengedepankan negosiasi karena mereka mempunyai intelijen hebat dan ditunjang peralatan canggih pula.

"Toh belum tentu apa yang disangkakan oleh Densus itu terbukti. Bahkan dalam banyak kasus itu merupakan kekeliruan. Jadi, saya sangat menyesalkan sekali adanya tindakan tersebut," ujar dia.

Menurut Usman, penetapan status korban penembakan sebagai seorang teroris itu patut dipertanyakan. Apalagi hal itu akan menimbulkan kemarahan pihak keluarga korban warga setempat. Dirinya mencontohkan betapa harus hati-hatinya aparat kepolisian yang menangani sebuah kasus salah satunya di Manokwari.

"Warga di sana yang tidak terima dengan tindakan gegabah aparat kepolisian bisa melakukan tindakan nekad dengan menyerbu bahkan membakar kantor kepolisian setempat," ujarnya.

Selain itu, Usman pun mengkhawatirkan terjadinya benturan antarsatuan aparat keamanan di negara ini akibat penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa koordinasi dengan satuan lainnya. Hal itu terbukti dengan adanya protes dari Pangkalan TNI AU Medan yang menyurati Kapolda Sumatra Utara Irjen Oegroseno.

"Hal itu bisa terjadi karena pihak Danlanud merasa terlewati. Dan Densus 88 selama ini merasa tidak perlu koordinasi karena keangkuhannya itu," ujarnya.

Ditegaskannya, watak arogan Densus 88 maupun satuan lainnya sudah harus ditiadakan. Terlebih, Aparat kepolisian, untuk tidak lagi menggunakan pendekatan militeristik dalam menangani perkara melainkan persperktif hukum. Sebab, tugas kepolisian adalah menciptakan keamanan dalam negeri bukan berperang.

"Amerika saat memerangi teroris di luar negeri mereka kerahkan senjata lengkapnya. Tapi, saat menangani permasalahan dalam negeri mereka begitu santun dengan menggunakan pendekatan hukum. Sehingga tidak menimbulkan polemik," kata dia.
(ANT-215/B010)