Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan empat strategi perkuatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan arah kebijakan ketahanan ekonomi adalah percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung reformasi iklim usaha.

"Strategi yang akan dilaksanakan meliputi sektor pertanian dengan produktivitas pangan dan rantai pasok," katanya saat rapat kerja Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu.

Strategi kedua, lanjutnya, peningkatan di industri pengolahan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, pembangunan kawasan industri sebagai destinasi investasi, menerapkan industri 4.0 dan digitalisasi, serta penguatan produk dalam negeri, serta mendorong peningkatan ekspor dan untuk nilai tambah tinggi bukan ekspor komoditas.

Kemudian, strategi ketiga adalah dari sisi pariwisata melalui pemulihan pasar pariwisata dan penguatan destinasi unggulan dengan standar tata kelola, infrastruktur, kebersihan, dan berkelanjutan serta nilai tambah ekonomi kreatif.

Termasuk, pengembangan SDM terampil dan memperluas pasar untuk mempersiapkan pemulihan pariwisata yang diperkirakan terjadi pada 2023.

"Di 2022, momentum yang baik bagi kita semua untuk memperkuat dan menata kembali destinasi unggulan pariwisata Indonesia, sehingga bisa lebih kompetitif dan menarik wisatawan lebih banyak lagi," ujar Amalia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan strategi ketahanan ekonomi keempat adalah dari sisi UMKM dengan mendorong pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan.

Lalu, pengembangan UMKM champion berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok, serta konsolidasi usaha yang didukung oleh produksi dan dan digitalisasi.

"Kemudian, tak kalah penting adalah bagaimana terus melakukan reformasi fiskal penerapan sistem keuangan peningkatan kualitas investasi perbaikan sistem logistik dan percepatan transisi menuju EBT," jelasnya.

Adapun prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan merupakan prioritas nasional pertama yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

RKP 2022 memiliki tujuh prioritas nasional serta memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang bertujuan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen.

Baca juga: Bappenas andalkan EBT tingkatkan investasi di Pulau Sumba
Baca juga: Pemerintah sinkronkan rencana dan alokasi anggaran proyek PEN
Baca juga: Bappenas siapkan strategi dorong transformasi digital