Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina, yang tidak bisa dibenarkan dalam konteks perdamaian di kawasan tersebut.

"Kami mengecam pembangunan pemukiman yang tidak bisa benarkan dalam konteks perdamaian itu sendiri," kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat konperensi pers di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, harus ada kondisi-kondisi yang dapat disepakati, termasuk kesepakatan untuk menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina, supaya proses perundingan bisa berjalan.

"Posisi Indonesia, dan banyak negara lain yang menyetujui, ialah pembangunan pemukiman tersebut tidak bisa diteruskan karena tidak kondusif dalam proses pembahasan perdamaian antara Palestina dan Israel," jelas Faizasyah.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Malki, di Kairo pada Kamis mengatakan bahwa menteri luar negeri Arab telah mendukung pendirian Palestina, yang menolak untuk menghadiri pembicaraan langsung dengan Israel, jika pihak Tel Aviv itu melanjutkan kegiatan permukiman setelah 26 September. Hal ini dilaporkan kantor berita China, Xinhua.

"Palestina prihatin dengan keinginan Israel terhadap pembicaraan langsung. Tapi, mereka pergi ke pembicaraan itu dengan harapan terobosan akan terjadi karena keinginan serius yang diperlihatkan oleh pemerintah AS," kata Al-Malki.

Al-Malki mengatakan situasi tersebut adalah ujian nyata bukan hanya bagi itikad internasional dan upaya Amerika Serikat (AS), tapi juga buat kesungguhan pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian.

Moratorium permukiman selama 10 bulan di Tepi Barat Sungai Jordan yang diberlakukan oleh pemerintah Isdrael sejak November lalu akan habis masanya pada 26 September.

Palestina telah berulang-kali berikrar bahwa Palestina akan meninggalkan pembicaraan langsung jika Israel tak memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman Yahudi.

Satu rancangan resolusi dibahas dalam pertemuan tersebut, tak lama setelah para pemimpin Palestina dan Israel menyelenggarakan babak kedua pembicaraan langsung di Sharm Esh-Sheikh, Mesir, dan Jerusalem.

Resolusi itu menolak setiap tindakan sepihak Israel dengan tujuan mengubah kenyataan demografis wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan pada saat yang sama mendesak Presiden AS, Barack Obama, agar berpegang pada seruannya bagi penghentian total pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina.

Ada sebanyak 500.000 orang Israel yang tinggal di lebih dari 120 permukiman Yahudi yang berada di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, yang dicaplok negara Yahudi tersebut.

Pembicaraan yang diperantarai AS diluncurkan lagi awal September, setelah macet selama 20 bulan.
(T.KR-IFB/P003)