Panglima TNI mengatakan hal saat meninjau serbuan vaksinasi COVID-19 bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, di Bangkalan Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, strategi pengendalian kasus dengan mengoptimalkan fungsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro, sehingga diharapkan setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik.
Baca juga: Panglima TNI: Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan harus optimal
Marsekal Hadi mengatakan bahwa jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.
"Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali," ujarnya.
Disamping itu, treatment juga harus berjalan dengan baik, yaitu ketersediaan tempat tidur rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, obat-obatan, serta tempat dan pelaksanaan isolasi mandiri.
"Tentunya hal tersebut harus selalu dievaluasi guna mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan," ucapnya.
"Manfaatkan serbuan vaksinasi nasional secara optimal di Kabupaten Bangkalan, karena dari data terakhir 52.655 dosis masih jauh dari jumlah penduduk Bangkalan sejumlah 1,06 juta jiwa," katanya lagi.
Panglima TNI meminta agar petugas melaksanakan pendekatan yang baik, menggunakan kearifan lokal, serta kerja sama lintas instansi dalam pelaksanaan vaksinasi ini.
"TNI-Polri siap untuk melaksanakan serbuan vaksin untuk mendukung program vaksinasi nasional," ucapnya.