Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan agar pemerintah perlu mempertegas diplomasi ke Vietnam terkait dengan masih banyaknya kapal ikan di negara tersebut yang mencuri ikan di kawasan perairan RI.

"Banyaknya kapal Vietnam yang mencuri ikan patut mendapat perhatian khusus. Seperti ada pembiaran pemerintah Vietnam kepada warganya untuk melakukan pencurian ikan di laut Indonesia, dan ini bisa mencederai semangat ASEAN untuk memerangi IUUF (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)," kata Moh Abdi Suhufan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Moh Abdi mengingatkan berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2021 telah dilakukan penangkapan hingga sebanyak 36 kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Dari 36 kapal yang ditangkap tersebut, lanjutnya, jumlah terbanyak adalah sebesar 23 kapal yang diketahui berbendera Vietnam.

Ia mengemukakan, walau telah meningkatkan pengawasan di Laut Natuna Utara, kapal ikan Vietnam masih nekad masuk dan mencuri ikan.

Baca juga: Pemerintah diminta evaluasi aturan pengiriman awak kapal ikan ke LN

Oleh karena itu, ujar dia, KKP dan otoritas pengawasan perlu mengembangkan strategi pengamanan di Natuna, termasuk opsi melakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera.

Pihaknya meminta pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menekan Vietnam agar mengupayakan penanganan IUUF ini dapat dilakukan secara bersama-sama agar tidak menjadi urusan Indonesia semata.

Abdi menyebutkan keterbatasan armada pengawasan, hari operasi, keterbatasan personil, biaya dan proses pengadilan dan penanganan tahanan merupakan rangkaian dan implikasi yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia.

Peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman mengatakan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku IUUF dapat terus konsisten dilakukan oleh pemerintah Indonesia. "Aparat kita di garis depan bekerja dengan penuh resiko mendapat perlawanan balik dari pelaku kejahatan oleh kapal asing," kata Subhan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik illegal fishing di wilayah laut Indonesia. Beragam strategi diterapkan. Mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi.

"Jadi tindakan di laut adalah tindakan pengawasan dan tindakan aksi. Tapi kemudian dari sisi diplomasi juga bisa kita lakukan dan itu intens kami lakukan di tingkat internasional. Terbaru saat pertemuan dengan Menteri Kelautan Prancis. Salah satu yang dibicarakan dan disepakati adalah bagaimana memerangi praktik illegal fishing," ungkap Menteri Trenggono, Kamis (10/6).

Menurut dia, diplomasi penting sebab pencurian ikan bukan hanya persoalan Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia. Dengan diplomasi, diharapkan pemerintah setiap negara semakin gencar mengimbau warganya untuk tidak melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya di wilayah pengelolaan perikanan negara lain.