Bogor (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna menyukseskan berbagai program Kemensos.

Hal itu disampaikan dalam kesimpulan pada rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos yang dibacakan Wakil Ketua Komisi Diah Pitaloka di Bogor, Rabu.

Dalam catatan akhir kesimpulan tersebut, Kemensos diminta merespon dengan sungguh-sungguh pendapat dan pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI.

Baca juga: Komisi VIII minta Kemensos laporkan perbaikan DTKS secara berkala
Baca juga: Risma minta Kemensos prioritaskan layanan pada gelandangan hingga ODGJ

Selain meningkatkan koordinasi, Kemensos juga diminta untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Serta mendorong berbagai upaya memajukan masyarakat pra-sejahtera dengan mengurangi angka stunting, memperhatikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan atau terlantar dan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, RDP tersebut merupakan pendalaman program dan fungsi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Sosial RI.

RDP digelar menghasilkan kesimpulan dari rapat sebelumnya mulai Senin (7/6) dan Rabu (9/6) dengan besaran pagu indikatif Kemensos 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000.

Baca juga: Kemensos dorong pendamping PKH perkuat SDM penanganan stunting
Baca juga: Kemensos gandeng LSM guna percepat bansos tepat sasaran