Kepala Bappenas : Limbah makanan capai 48 juta ton per tahun
9 Juni 2021 11:03 WIB
Dokumentasi - Pekerja menata bahan makanan di Toko Nol Sampah, Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/11/2020). Toko yang menerapkan konsep nol sampah (bulk store) tersebut menyediakan sejumlah keperluan dapur bagi pelaku gaya hidup "zero waste" seperti bumbu dapur hingga detergen organik serta didirikan untuk mengedukasi sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk memulai gaya hidup mengurangi sampah. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.
JAKARTA (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa timbulan dari limbah makanan yang terbuang atau food loss and waste di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kilogram/kapita/tahun.
Menteri Suharso menyampaikan data tersebut merupakan hasil analisis dari kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Foreign Commonwealth Office dari Inggris mengenai food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
“Tentu ini menimbulkan dampak dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Mega ton CO2-ek,” kata Menteri Suharso dalam webinar daring di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut Suharso, food loss and waste tersebut juga berdampak pada ekonomi yang mencapai Rp213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sedangkan dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29-47 persen populasi Indonesia.
Laporan dari The Global Hunger Index menyatakan indeks kelaparan Indonesia menduduki peringkat moderat (sedang) setelah lima tahun berturut-turut masuk dalam kategori serius.
Suharso mengatakan permintaan terhadap kebutuhan pangan tinggi namun ketersediaan pangan terbatas akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Karenanya identifikasi food loss and waste diperlukan untuk merencanakan dan mengembangkan upaya untuk memperkecil jarak tersebut.
“Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya melalui kebijakan pembangunan rendah karbon yang tercantum dalam berbagai peraturan termasuk dalam rencana pembangunan menengah nasional 2020-2024,” ujar Suharso.
Ia menuturkan bahwa Indonesia juga berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan sampah termasuk sampah makanan dengan target 30 persen untuk pengurangan dan 70 persen untuk penanganan pada 2025 melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
Oleh karena itu, kata dia, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, mendorong Indonesia untuk memanfaatkan pemulihan nasional pasca pandemi untuk membangun negara secara lebih baik dan berkelanjutan.
“Salah satunya dimulai dengan transisi bertahap dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi sirkular termasuk di dalamnya isu food loss and waste. Ini tentu penting mengingat permasalahan sampah yang dihadapi Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan secara terintegrasi,” tutur dia.
Baca juga: Laporan terbaru UNEP, 931 juta ton makanan berakhir jadi limbah
Baca juga: Tiga tips kurangi limbah makanan
Baca juga: Pengamat: Masyarakat kurang tahu dampak limbah makanan untuk iklim
Menteri Suharso menyampaikan data tersebut merupakan hasil analisis dari kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Foreign Commonwealth Office dari Inggris mengenai food loss and waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
“Tentu ini menimbulkan dampak dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Mega ton CO2-ek,” kata Menteri Suharso dalam webinar daring di Jakarta, Rabu.
Selain itu, lanjut Suharso, food loss and waste tersebut juga berdampak pada ekonomi yang mencapai Rp213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Sedangkan dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29-47 persen populasi Indonesia.
Laporan dari The Global Hunger Index menyatakan indeks kelaparan Indonesia menduduki peringkat moderat (sedang) setelah lima tahun berturut-turut masuk dalam kategori serius.
Suharso mengatakan permintaan terhadap kebutuhan pangan tinggi namun ketersediaan pangan terbatas akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Karenanya identifikasi food loss and waste diperlukan untuk merencanakan dan mengembangkan upaya untuk memperkecil jarak tersebut.
“Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya melalui kebijakan pembangunan rendah karbon yang tercantum dalam berbagai peraturan termasuk dalam rencana pembangunan menengah nasional 2020-2024,” ujar Suharso.
Ia menuturkan bahwa Indonesia juga berkomitmen mengurangi dan melakukan penanganan sampah termasuk sampah makanan dengan target 30 persen untuk pengurangan dan 70 persen untuk penanganan pada 2025 melalui kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
Oleh karena itu, kata dia, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, mendorong Indonesia untuk memanfaatkan pemulihan nasional pasca pandemi untuk membangun negara secara lebih baik dan berkelanjutan.
“Salah satunya dimulai dengan transisi bertahap dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi sirkular termasuk di dalamnya isu food loss and waste. Ini tentu penting mengingat permasalahan sampah yang dihadapi Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan secara terintegrasi,” tutur dia.
Baca juga: Laporan terbaru UNEP, 931 juta ton makanan berakhir jadi limbah
Baca juga: Tiga tips kurangi limbah makanan
Baca juga: Pengamat: Masyarakat kurang tahu dampak limbah makanan untuk iklim
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: