Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negera (LAN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombudsman RI (ORI) memberikan perincian jenis belanja dan kegiatan satuan tiga beserta target dan capaian kinerja.

"Semua prioritas Komisi II DPR dan akan kami bawa dalam rapat pembahasan anggaran. Namun, sebelum itu kami meminta perincian satuan tiga, yaitu tentang penggunaan anggaran di 2021," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan ​​​​​​ usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Kemenpan-RB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI di Jakarta, Selasa.

Perincian tersebut, kata dia, harus diterima terlebih dahulu oleh Komisi II DPR untuk menjadi dasar memberikan persetujuan atau tidak terkait dengan permintaan tambahan anggaran kementerian/lembaga tersebut pada tahun 2022 yang telah disampaikan dalam Raker Komisi II DPR.

Baca juga: Kominfo bahas anggaran 2022 dengan fokus pemulihan ekonomi

Dalam rapat tersebut, kata Junimart, Komisi II DPR telah mendengarkan usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga pada tahun 2022, yaitu Kemenpan-RB sebesar Rp213,1 miliar, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp59,6 miliar.

"BKN sebesar Rp58,7 persen, LAN sebesar Rp4,9 miliar, ANRI Rp34,6 miliar, dan ORI sebesar Rp44,08 miliar. Komisi II meminta segera menyampaikan perincian usulan tambahan anggaran tersebut yang selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN 2022 yang akan datang," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Komisi II DPR telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN 2022 Kemenpan-RB sebesar Rp295,349 miliar, termasuk di dalamnya anggaran KASN sebesar Rp57,9 miliar.

Selain itu, pagu indikatif pada tahun 2022 BKN sebesar Rp579,2 miliar, LAN sebesar Rp316,9 miliar, ANRI sebesar Rp268,5 miliar, dan ORI sebesar Rp216,1 miliar.

Baca juga: Puan: Pembahasan RAPBN 2022 harus diarahkan penanganan pandemi