Klungkung (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mendukung UMKM di wilayah Bali bisa naik kelas dengan melakukan dua pendekatan yaitu memperkuat sektor formal industri dan dari segi akses pembiayaan.

"Pendekatan pertama yaitu memperkuat sektor formal industri agar kedepannya semakin banyak melakukan penyerapan tenaga kerja. Kedua dari segi akses pembiayaan, jadi ekosistem pembiayaannya perlu juga diperhatikan," kata Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki saat ditemui dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan untuk mendorong UMKM naik kelas, KemenkopUKM telah menyiapkan pendekatan ekosistem mulai dari berbagai perizinan yang sekarang menjadi dipermudah dan tercantum dalam UU Cipta Kerja. Selanjutnya, akan bekerjasama dengan BPOM untuk mencari standarisasi yang lebih masuk akal untuk UMKM.

Baca juga: Ketua DPD RI serukan pemberdayaan usaha mikro lintas kementerian

Kedua, dari segi akses pembiayaan, ekosistem dari pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini dinaikkan menjadi Rp253 triliun dengan bunga 3 persen sampai akhir tahun.

"Yang bergerak saat pandemi ini hanya usaha mikro, yang besar itu enggak ambil kredit ke perbankan. Jadi ini harus diajukan lagi, sehingga diajukan Rp253 triliun tahun ini dengan bunga 3 persen sampai akhir tahun. KUR yang paling murah tanpa anggunan, yang tadinya Rp50 juta sekarang bisa Rp100 juta," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa porsi kredit yang sekarang baru 19,8 persen untuk UMKM dan nilai itu terendah di Asia. Nantinya, secara bertahap untuk UMKM ini sampai tahun 2024 itu harus di atas 30 persen dan KUR nanti juga bisa sampai Rp20 miliar.

Baca juga: Erick Thohir dorong MES jadi lokomotif bagi usaha syariah mikro

"Sehingga strategi untuk mendorong naik kelas, kami mendampingi UMKM-UMKM dengan bisnis yang unggul dan terintegrasi dengan pembiayaan. Lalu dari market demand-nya juga sudah dibangun, akses pasarnya di mana 40 persen belanja pemerintah sekarang harus menyerap produk UMKM dengan nilai Rp460 triliun per tahun begitu juga pasar digital BUMN. Sekarang belanja BUMN juga harus menyerap belanja UMKM," jelas Teten.

Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam sistem perekonomian terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Terlihat dari proses adaptasi inovasi produk yang disesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen.

Selain itu, UMKM juga berperan menjadi dinamisator ketika ekonomi sedang mengalami resesi.

"Selain bisa menjadi modal awal bagi pelaku usaha dan juga sudah meyakinkan pengambilan kebijakan bahwa ekonomi saat ini sangat bergantung pada UMKM, sehingga enggak boleh lagi UMKM dilupakan saat sudah melewati krisis. Padahal saat krisis UMKM penggeraknya," ucapnya.