Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi penyelenggaraan kapal rede dalam rangka mengoptimalisasikan layanan angkutan penumpang pada pelabuhan-pelabuhan, yang belum memiliki fasilitas lengkap.

Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub Medy Purwanto mengungkapkan pihaknya telah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penempatan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan kapal milik negara (rede transport) KM Gandha Nusantara.

"KM Gandha Nusantara milik Kementerian Perhubungan, sebanyak 20 unit kapal dioperasikan sebagai kapal rede dan melayani daerah-daerah yang tidak dapat disinggahi kapal perintis. Dari 20 unit tersebut, empat di antaranya telah dialihfungsikan sebagai klinik terapung dengan dua unit telah dihibahkan ke Pemda Jawa Timur dan dua unit lainnya dalam proses diserahkan ke Pemda Sulawesi Selatan dengan skema pinjam pakai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Medy mengatakan kapal rede merupakan satu kesatuan dengan penyelenggaraan angkutan laut perintis maupun angkutan laut PSO.

Kehadiran kapal rede diperuntukkan sebagai feeder atau penghubung menuju pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat yang tidak dapat disinggahi kapal utama dikarenakan fasilitas pelabuhan yang belum lengkap, serta kedalaman alur dan kolam pelabuhan yang dangkal.

Adapun saat ini dikarenakan pandemi COVID, seluruh moda transportasi dituntut untuk meningkatkan protokol kesehatan dalam pelayanan penumpang, tidak terkecuali untuk kapal-kapal perintis dan rede diminta untuk selalu menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam mengatur mekanisme pelayanan moda transportasi laut selama pandemi.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan No SE 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait optimalisasi pengoperasian kapal KM Gandha Nusantara antara lain tentang payung hukum, penempatan lokasi, dan waktu operasi.

"Melalui acara evaluasi tersebut saya berharap mampu menghasilkan solusi atas kendala yang ada dalam penyelenggaraan kapal rede dan diharapkan kepada para pihak terkait baik operator kapal, penyelenggara pelabuhan maupun pemerintah daerah untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan kapal rede sehingga mampu meningkatkan optimalisasi pelayanan kapal rede agar keberadaannya dapat dirasakan sepenuhnya untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, evaluasi kegiatan rede transport ini dilakukan melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh para kepala UPP penyelenggara rede, kepala dinas perhubungan terkait serta PT Pelni (Persero) selaku operator beberapa waktu yang lalu.

Tujuan rapat tersebut adalah untuk memperoleh pemetaan data dukung pelayanan angkutan perairan di pelabuhan (rede transport) untuk Tahun 2022.

Rapat evaluasi tersebut merupakan salah satu ini persiapan pelaksanaan rakor rede yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus 2021.

Adapun dalam prarakor ini diminta kepada para penyelenggara pelabuhan dan dinas perhubungan provinsi untuk dapat menyampaikan usulan trayek kapal rede TA 2022 yang dilengkapi dengan data dukung meliputi Surat Permohonan Usulan Jaringan Trayek Kapal Rede dari kepala daerah, Surat Pernyataan Tujuan Pemanfaatan Kapal Rede dari kepala daerah, Gambaran Umum Pelabuhan Singgah, dan Evaluasi Kinerja Kapal Rede TA 2020.

Baca juga: Kemenhub nilai ketersediaan kapal untuk efisienkan biaya logistik
Baca juga: Kemenhub tambah delapan kapal tol laut di Maluku Utara
Baca juga: Pelni operasikan kapal rede di Karimunjawa