Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan surplus beras dapat meningkat hingga 1,9 juta ton sampai dengan akhir tahun karena di sejumlah daerah masih berpotensi melakukan panen.

Saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu, dia mengatakan stok minimal beras pada akhir tahun tidak boleh kurang dari 1,5 juta ton dan untuk itu produksi beras harus terus ditingkatkan.

"Penambahan ini kita harapkan bisa dilakukan sebesar 400 ribu ton. Jadi, kan ada 1,9 juta ton. Ini kan sudah mulai musim hujan, mudah-mudahan bisa segera musim tanam sehingga di awal musim nanti sudah ada panen," ujarnya.

Ia mengatakan sejumlah daerah masih akan melakukan panen, seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan (Palembang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Mustafa Abubakar menjelaskan, jika harga beras lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah (HPP), maka akan dipadukan dengan memanfaatkan dana transportasi.

"Kalau harga di atas HPP bisa dipakai insentif dana transportasi. Jadi, biaya transportasi itu dipakai untuk menutup harga yang tidak masuk ke HPP," ujarnya.

Mustafa mencontohkan apabila HPP beras sebesar Rp5.000,00 per kilogram, sedangkan harga di masyarakat sekitar Rp5.200,00/kg, maka sisa kekurangan sebesar Rp200 dapat diambil dari transportasi.

"Dari Jakarta ke Cianjur ongkos bawa beras 200 perak per kilogram. Kalau diadakan di Jawa Barat, yang 200 boleh dipakai, tidak perlu bawa beras dari DKI," katanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan batas angka aman pasokan beras, yaitu antara 1,5 juta dan tiga juta ton.

"Kita baru 1,5 juta ton sekarang ini. Kalau bisa kita tingkatkan sebesar-besarnya," katanya.

Menurut Hatta, sebelumnya Indonesia tidak pernah mencapai angka tiga juta ton. Untuk itu, menjaga cadangan beras nasional merupakan hal yang sangat penting.

"Kita tidak mau mengambil risiko terhadap iklim yang seperti ini. Jadi sekali lagi, saya katakan kebijakan untuk memperkuat cadangan beras kita menjadi penting karena negara lain begitu," ujarnya. (*)

(T.S034/R009)