Manokwari (ANTARA) - Pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dunia, menjadi salah satu pilihan keputusan Pemerintah Kerajaan Inggris tak lagi melanjutkan dukungan dana untuk mendukung program pengembangan green economy atau ekonomi hijau di provinsi Papua Barat.

Hal ini dibenarkan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat Charlie Heatubun pada sebuah kesempatan di Manokwari, Minggu.

Charlie berujar bahwa UK Climate Change Unit (UKCCU) atau sebuah lembaga perubahan iklim Inggris yang beberapa tahun terakhir fokus kegiatannya banyak dilakukan di provinsi Papua Barat, harus mengakhiri kerjasama dengan Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Inggris juga mengalami pandemi COVID-19 yang berat dan ekonomi mereka cukup tertekan. Sehingga setelah direview demi penghematan, mereka sepakat bahwa harus ada yang dikorbankan salah satunya dukungan dana pada program ekonomi hijau ini," ujar Charlie.

Ia mengatakan terkait pemutusan dukungan itu, Gubernur Papua Barat telah melakukan tatap muka dengan duta besar Inggris di Jakarta pada pekan lalu dan minta kalau boleh apa yang sudah disepakati bersama untuk realisasi tahun anggaran 2021 bisa dilanjutkan.

Meski demikian, sebut Charlie, Pemerintah Kerajaan Inggris memohon maaf karena tak bisa melanjutkan dukungan finansial atau sebagai donatur program ekonomi hijau di Papua Barat lagi.
Baca juga: Kerajaan Inggris dukung Papua-Papua Barat kembangkan ekonomi hijau
Baca juga: Gubernur optimistis investasi hijau bangkitkan ekonomi Papua Barat

"Meski tak lagi menyokong pendanaan, tapi duta besar Inggris mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mundur untuk mendukung Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis iklim dunia saat ini," tutur Charlie.

Charlie mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang sudah dianggarkan bersama program ekonomi hijau di tahun 2021 ini yaitu, mengisi peralatan pada rumah inovasi kakao di Ransiki kabupaten Manokwari Selatan.

"Kesepakatan awal Pemda Papua Barat bangun gedung, ekonomi hijau yang mengisi peralatan. Tapi karena kerjasama diputus, mau tak mau Pemda sendiri akan mengisi peralatan itu," kata Charlie.

Diketahui melalui lembaga UKCCU pemerintah Kerajaan Inggris menggelontorkan dana sebesar Rp400 miliar untuk mendampingi petani dan nelayan di Papua dan Papua Barat dalam program ekonomi hijau.

Di Papua Barat ekonomi hijau difokuskan pada beberapa komoditas di antaranya rumput laut di kabupaten Teluk Wondama, kakao di kabupaten Manokwari Selatan dan buah pala di kabupaten Fakfak.
Baca juga: Komitmen ekonomi hijau Jokowi perlu dukungan APBN 2022