Jakarta (ANTARA) - Gubenur Sumatera Barat Buya Mahyeldi mendukung dan menyetujui pemberian anugerah "Ruhana Kuddus Award" yang diberikan kepada jurnalis perempuan atau wartawati terbaik di Indonesia.

Buya Mahyeldi dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Sabtu, mengharapkan penghargaan tersebut bisa segera terwujud.

Rencananya penghargaan akan diberikan setiap tahun. Ruhana Kuddus Award atau nama lain yang nanti disepakati bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait, seperti Dewan Pers, PWI, AJI, IJTI, FJPI, SMSI dan lain-lain, termasuk tokoh-tokoh pers lainnya.

Ruhana Kuddus adalah pionir tokoh pers Indonesia, jurnalis perempuan atau wartawati pertama di Indonesia. Sosok perempuan yang menginspirasi ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional asal Sumatera Barat sejak 2019.

"Kita menyambut baik jika ada inisiasi memberikan penghargaan kepada wartawati atau jurnalis perempuan di Indonesia," kata dia.

Apalagi menurut dia penghargaan tersebut bahkan dinamakan dengan Ruhana Kuddus Award.

Baca juga: Legislator : Ruhana Kuddus berperan besar dalam keterbukaan informasi

Baca juga: Ruhana Kuddus sosok wartawati yang melampaui zaman

"Ruhana Kuddus adalah wartawati pertama di Indonesia yang sekarang telah menjadi pahlawan nasional dan berasal dari Sumatera Barat. Kita harapkan hal ini segera terwujud dan pemprov Sumbar siap memfasilitasinya," ucap dia.

Usulan awal disampaikan oleh Kadis Kominfotik Sumbar Jasman, menjemput beberapa poin Hari Pers Nasional (HPN) di Padang pada 2018, dimana salah satu rekomendasi-nya adalah memberikan penghargaan khusus kepada wartawati atau jurnalis perempuan setiap tahunnya.

Dalam hal ini, Uni Lubis, yang juga Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) mengapresiasi Gubernur Sumbar yang telah bersedia memfasilitasi rencana Ruhana Kuddus Award tersebut.

"Saya pribadi dan forum jurnalis perempuan mengapresiasi dukungan Gubernur Sumbar untuk mendorong peningkatan kualitas profesionalisme jurnalis perempuan Indonesia lewat Ruhana Kuddus Award," tutur Uni Lubis.

Anggota Dewan Pers perempuan pertama di Indonesia itu (2003-2006 dan 2010-2013), memaparkan jurnalis perempuan di Indonesia jumlahnya makin banyak dan berprestasi. Jumlah pemimpin redaksi perempuan di media umum juga makin banyak.