Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan restorasi gambut serta mangrove dan membutuhkan kerja sama semua pihak termasuk generasi muda, kata Kepala Pokja Perencanaan Anggaran dan Hukum Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Didy Wuryanto.

"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri karena beban, tugas serta target ini sangat luar biasa. Misalnya untuk gambut sampa 2024 kami harus mampu merestorasi 1,2 juta hektare," kata Didy pada diskusi virtual EU Environtment Day 2021, dipantau dari Jakarta.

Selain target restorasi jutaan hektare (ha) gambut di tujuh provinsi, Didy menjelaskan bahwa BRGM juga ditargetkan untuk mempercepat rehabilitasi mangrove atau bakau di lahan seluas 600.000 ha yang berada di sembilan provinsi sampai dengan 2024

Semua target itu baru bisa tercapai, tegasnya, tidak bisa dilakukan hanya dengan usaha pemerintah sendiri.

Baca juga: BRGM: Masyarakat desa punya peran penting dalam upaya restorasi
Baca juga: BRGM gandeng pemda dan LSM sinergi rehabilitasi mangrove

Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan hal penting, mengingat peran keduanya sebagai ekosistem penting bagi flora dan fauna di Indonesia.

"Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri tanpa peran mitra, khususnya generasi muda," tegas Didy dalam diskusi yang diadakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni.

Dia menjelaskan bahwa rusaknya lahan gambut salah satu faktornya adalah akibat langkah manusia yang mengeringkannya dengan membangun kanal untuk pemanfaatan. Keringnya gambut tersebut adalah salah satu yang faktor yang membuat kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi.

Karena itu upaya pembasahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan sekat kanal dan sumur bor, disertai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar demi memastikan mereka tetap menjaga kelestarian gambut.

Baca juga: Pantau Gambut: Masih ada konsesi yang belum lakukan restorasi gambut
Baca juga: Peneliti: Perlu sistem pemantau kemajuan restorasi gambut non-konsesi