"Hal ini bisa 'digoreng' untuk kepentingan politik yang tidak sehat, misalnya ada yang bilang karena utang Indonesia dengan Arab Saudi belum dibayar," kata Samsurie di Semarang, Jumat.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengundang para calon haji yang batal berangkat pada tahun ini untuk menjelaskan secara langsung dan detail sehingga tidak muncul pemikiran yang spekulatif.
"Perlu pula disampaikan kemungkinan tahun depan bagaimana. Berkaitan dengan biaya yang sudah dilunasi di bank, bagaimana dengan yang usianya sudah sepuh dan lainnya," ujarnya.
Kendati demikian, Masruhan yang juga anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memaklumi pembatalan keberangkatan haji pada tahun ini oleh pemerintah karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Baca juga: Puan: DPR pahami pemerintah batalkan keberangkatan ibadah haji
"Pandemi menjadi alasan yang tidak bisa kita tolak karena terjadi juga dengan negara-negara lain yang memutuskan untuk meniadakan pemberangkatan haji, bahkan Malaysia dan Brunei sudah beberapa hari lalu memutuskannya," katanya.
Ia menyayangkan pemerintah Arab Saudi yang belum memberikan keputusan terkait dengan ibadah haji tahun ini.
"Di sinilah kegagalan diplomasi kita dengan Saudi. Padahal, kita tahu hubungan pemerintah kita dengan Saudi sangat bagus. Ini sebetulnya sebuah modal untuk bisa mengatasi persoalan haji," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6).
Menag menjelaskan penyebab pembatalan keberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia karena belum adanya kepastian dari pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji Indonesia.
Baca juga: Indonesia ditolak Arab Saudi karena belum bayar uang haji? Cek faktanya!