Dubes Ouadia Benabdellah mengatakan bahwa kerja sama tingkat provinsi antara Maroko dan Indonesia perlu diupayakan. Terlebih, saat ini Raja Maroko telah memberikan otonomi luas kepada beberapa provinsi di negaranya.
"Ini memberi peluang kerja sama Sister Province. Saat ini, Raja Maroko juga memberlakukan otonomi secara khusus kepada beberapa provinsi yang kurang lebih memiliki kekhususan seperti di Aceh dan Papua," katanya saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Persaudaraan Maroko-Indonesia sejak abad ke-16, sebut ulama
Baca juga: Maroko diharapkan sambut terbuka rencana ekspansi BUMN Indonesia
Ouadia Benabdellah juga menyebut bahwa Maroko memiliki akses perdagangan yang luas, antara lain di Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Selain itu, Maroko juga merupakan salah satu produsen pupuk fosfat yang cukup penting untuk ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua DPD AA LaNyalla menyambut baik gagasan kerja sama tingkat provinsi di kedua negara yang diusulkan oleh Dubes Maroko. Ia mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Maroko sudah terbentuk dengan sangat baik.
"Terlebih, sudah terbentuk Dewan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko, yang dinamakan DK PRIMA, yang akan berupaya meningkatkan perdagangan kedua negara hingga 100 kali lipat dalam 10 tahun yang akan datang," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyambut gembira terbentuknya Kelompok Kerja Sama dan Persahabatan antara Maroko dan Indonesia yang diketuai oleh Mohammed El-Bakkouri.
"Harapan kami, semoga melalui Working Group ini hubungan kedua negara kita dapat diperluas ke berbagai bidang, bukan hanya di bidang pendidikan tetapi juga budaya, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat kedua negara kita," ujar LaNyalla.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Maroko memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, pemerintah Maroko juga mengabadikan nama besar Presiden Soekarno pada sebuah jalan raya, yaitu Rue de Soekarno di Rabat.
"Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dari DPD RI dan rakyat Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Maroko yang sampai hari ini masih memberlakukan hadiah dari Raja Mohammed V kepada Presiden Soekarno, yaitu pembebasan visa bagi warga Indonesia," katanya.
Untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara, DPD RI juga mendorong finalisasi negosiasi PTA (Preferential Trade Agreement) agar pebisnis kedua negara tidak terhambat oleh masalah tarif.
"Khususnya untuk transaksi produk-produk unggulan kami seperti tekstil dan garmen, furnitur, karet, sepatu, barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, minyak kelapa sawit, teh, dan kopi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Maroko. Juga untuk peningkatan konsumsi produk-produk halal. Kami berharap Yang Mulia Pak Duta Besar dapat menindaklanjuti pesan ini ke Rabat," kata Ketua DPD RI tersebut.
Baca juga: Indonesia dapat tawaran kerja sama sepak bola dari Maroko Baca juga: DFSK Indonesia ekspor Super Cab ke Maroko
Ouadia Benabdellah juga menyebut bahwa Maroko memiliki akses perdagangan yang luas, antara lain di Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Selain itu, Maroko juga merupakan salah satu produsen pupuk fosfat yang cukup penting untuk ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua DPD AA LaNyalla menyambut baik gagasan kerja sama tingkat provinsi di kedua negara yang diusulkan oleh Dubes Maroko. Ia mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Maroko sudah terbentuk dengan sangat baik.
"Terlebih, sudah terbentuk Dewan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko, yang dinamakan DK PRIMA, yang akan berupaya meningkatkan perdagangan kedua negara hingga 100 kali lipat dalam 10 tahun yang akan datang," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyambut gembira terbentuknya Kelompok Kerja Sama dan Persahabatan antara Maroko dan Indonesia yang diketuai oleh Mohammed El-Bakkouri.
"Harapan kami, semoga melalui Working Group ini hubungan kedua negara kita dapat diperluas ke berbagai bidang, bukan hanya di bidang pendidikan tetapi juga budaya, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat kedua negara kita," ujar LaNyalla.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Maroko memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, pemerintah Maroko juga mengabadikan nama besar Presiden Soekarno pada sebuah jalan raya, yaitu Rue de Soekarno di Rabat.
"Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dari DPD RI dan rakyat Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Maroko yang sampai hari ini masih memberlakukan hadiah dari Raja Mohammed V kepada Presiden Soekarno, yaitu pembebasan visa bagi warga Indonesia," katanya.
Untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara, DPD RI juga mendorong finalisasi negosiasi PTA (Preferential Trade Agreement) agar pebisnis kedua negara tidak terhambat oleh masalah tarif.
"Khususnya untuk transaksi produk-produk unggulan kami seperti tekstil dan garmen, furnitur, karet, sepatu, barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, minyak kelapa sawit, teh, dan kopi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Maroko. Juga untuk peningkatan konsumsi produk-produk halal. Kami berharap Yang Mulia Pak Duta Besar dapat menindaklanjuti pesan ini ke Rabat," kata Ketua DPD RI tersebut.
Baca juga: Indonesia dapat tawaran kerja sama sepak bola dari Maroko Baca juga: DFSK Indonesia ekspor Super Cab ke Maroko