Jakarta (ANTARA News) - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp1,16 Triliun karena Gedung DPR yang lama masih layak untuk digunakan.

"Lebih baik anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pemberian subsidi Tarif Dasar Listrik, sembako dan lainnya," Sekretaris Jenderal Prodem, Andrianto, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rencana pembangunan gedung DPR yang baru tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR saat ini, baik dari segi pengawasan, anggaran maupun legislasi.

"Kalau kinerja anggota DPR sudah terlihat peningkatannya, maka pembangunan gedung baru DPR bisa dilakukan. Pembangunan gedung baru DPR bukan lah masalah penting yang harus segera direalisasikan," tegasnya.

Andrianto menilai, terjadi kemunduran kinerja anggota DPR, dimana anggota DPR saat ini hanya bisa mengesahkan 70 produk undang-undang, sementara anggota DPR sebelumnya bisa mengesahkan UU lebih dari itu.

"Ini menunjukan kinerja anggota DPR saat ini paling buruk pascareformasi dibandingkan anggota DPR sebelumnya," kata Andrianto.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie, mengatakan bahwa pembangunan gedung baru DPR akan terus dilanjutkan, meski ada kritikan dari masyarakat karena memang sudah menjadi kebutuhan mengingat kapasitas gedung lama sudah tidak memadai lagi.

"Proyek tersebut harus berjalan. Pembangunan gedung baru itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap dilanjutkan. Kalau ada kritik, kita terima saja," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, penghuni Gedung DPR saat ini sudah lebih dari tiga kali jumlah kapasitas yang seharusnya. Gedung yang digunakan untuk para anggota DPR berkantor, menampung 2.500 orang, padahal kapasitasnya untuk 800 anggota DPR, termasuk para staf dan pegawai rumah tangga.

Ia mengatakan, setelah masa reformasi dan konstitusi diamandemen hingga empat kali, fungsi DPR menjadi jauh lebih kuat, salah satunya adalah fungsi legislasi. Setiap anggota DPR setidaknya akan dibantu lima tenaga ahli dan satu staf pribadi.

Sekarang masing-masing anggota dewan yang seluruhnya berjumlah 560 orang baru ditunjang satu tenaga ahli dan satu staf pribadi.

"Kalau ditambah dengan empat orang tenaga ahli per anggota, jumlah orang di Gedung Nusantara I akan bertambah lagi sebanyak 2.240 orang. Oleh karenanya, sudah sewajarnya dibangun gedung baru yang lebih representatif," katanya.

Total pembangunan fisik gedung baru DPR tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp1,1 triliun. Anggaran itu belum termasuk pengadaan jaringan teknologi informasi, furnitur dan keamanan, sehingga diperkirakan seluruh biaya akan mencapai Rp1,8 triliun.

Per 31 Agustus 2010, pendaftaran tender pembangunan awal fisik gedung yang meliputi tiga lantai basement dan satu lantai di atasnya akan dibuka. Plafon anggaran yang sudah disepakati dalam APBN Perubahan 2010 adalah Rp 250 miliar. Sedangkan pembangunannya direncanakan mulai Oktober 2010.

Marzuki optimistis pembangunan gedung baru yang berlantai 36 dan berbentuk layaknya huruf "U" terbalik itu, dapat dibangun dalam kurun waktu dua atau tiga tahun. Dengan demikian dapat digunakan untuk anggota DPR periode 2014-2019.
(ANT/P003)