Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDIP DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) terkait capaian kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Ya kita ucapkan selamat DKI sudah dapat WTP, tapi ingat PR-nya juga masih banyak. Dan PR ini harus dikerjakan secara serius," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa.

Baca juga: DKI dapatkan opini WTP dari BPK untuk tahun 2020

Gembong menyebut PR di Jakarta saat ini paling menonjol ialah mengenai pengelolaan aset, sehingga dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar fokus terhadap pengelolaan aset tersebut.

"Penataan sampai saat ini memang belum menghasilkan pengelolaan aset yang baik. Itu jadi PR kita, artinya pengelolaan aset memang harus jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam pembenahan aset. Karena Jakarta ingin segera menikmati aset yang dimiliki oleh rakyat itu. Kan gitu. Jadi itu yang kita dorong kepada pak Gubernur, Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," tutur Gembong.

Baca juga: Wakadisdik DKI jadi Plt Inspektur DKI Jakarta untuk pertahankan WTP

Karenanya itu, Gembong mewanti-wanti kepada Pemprov DKI untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya serta menggunakan anggarannya dengan baik dan benar, jangan sampai ada temuan yang tak masuk akal dalam penggunaan anggaran.

"Jangan seperti kasusnya Damkar misalkan, sudah dapat WTP ada temuan pengembalian ini kan menurut saya kurang pas," katanya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP dari BPK. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut diraih DKI.

Baca juga: BPK RI temukan empat masalah pengendalian udara di DKI Jakarta

"Syukur alhamdulillah BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Alhamdulillah. Opini ini merupakan tertinggi yang telah dilakukan Pemprov DKI. Opini WTP ini merupakan opini keempat kalinya secara berturut-turut," kata Anies Baswedan.

Anies berharap capaian ini jadi pemantik untuk mengoptimalkan perbaikan dan penuntasan yang perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI. Anies juga berterima kasih pada ASN yang merelakan waktunya selama proses audit oleh BPK.

Meski demikian, Anies mengatakan predikat WTP ini bukan tujuan akhir. Pemprov, lanjut Anies akan melakukan perbaikan mulai dari pengembangan sistem informasi daerah sampai peningkatan dan penguatan APBD.

"Ini adalah bentuk tidak langsung dari Pemprov DKI. Saya juga apresiasi kepada BPKP yang selama ini telah jadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sistem internal pemerintah," kata Anies menambahkan.