Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 dilakukan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global sehingga pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif ditandai dengan adanya defisit anggaran.

"Proses pemulihan ekonomi global masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian kondisi pasar keuangan global sebagai dampak dari krisis utang dan defisit fiskal beberapa negara di kawasan Eropa," kata Menkeu ketika menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR atas RAPBN 2011 dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, dalam penyusunan RAPBN 2011, pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan dan meredam fluktuasi ekonomi.

Pemerintah masih menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif dalam RAPBN 2011 dengan menerapkan defisit pada anggaran pada tingkat yang diperkirakan aman dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan defisit APBN dilakukan karena pemerintah masih menganggap perlu untuk memberikan stimulus fiskal guna menjaga ketahanan ekonomi, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Stimulus fiskal itu, lanjut dia, juga diperlukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Ke depan, sejalan dengan kondisi ekonomi global yang diharapkan kembali normal, dan perekonomian nasional yang diperkirakan semakin berkembang, APBN diharapkan dapat menuju seimbang atau surplus dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Postur RAPBN 2011 disusun dengan target defisit fiskal sebesar Rp115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB. Defisit fiskal itu berasal dari pendapatan negara dan hibah yang direncanakan mencapai Rp1.086,4 triliun dikurangi dengan belanja negara yang mencapai Rp1.202,0 triliun.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah mengendalikan tingkat defisit anggaran untuk menjaga kesinambungan fiskal. Bahkan fraksi PDIP menolak defisit anggaran 2011.
(T.A039*S034/D007/P003)