Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bukti solidaritas partai pendukung pemerintah di parlemen.

"Undang-Undang Cipta Kerja dengan begitu cepat diselesaikan, dan itu merupakan salah satu bentuk solidaritas partai untuk mendukung pemerintahan di parlemen," kata Eddy dalam diskusi daring oleh PARA Syndicate di Jakarta, Jumat.

Terkait dengan posisi PAN di parlemen, Eddy menegaskan bahwa partainya mendukung program-program pemerintah. Kendati demikian, pihaknya akan memberikan masukan-masukan konstruktif, korektif, dan kritis jika memang ada hal-hal yang perlu perbaikan.

Eddy mencontohkan masukan di parlemen di antaranya lambatnya vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan, termasuk penggunaan alat bekas untuk swab COVID-19.

"Posisi PAN mendukung apakah berada di dalam kabinet atau tidak. Alangkah baiknya kalau semua pihak bersatu untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Eddy.

Eddy menyatakan bahwa mereka yang berada di partai politik tidak boleh membawa perasaan (baper). Perbedaan pandangan dalam satu topik atau isu besar, berbeda posisi di pilpres dan pilkada, tetapi pada akhirnya harus bersama menyelesaikan permasalahan bangsa ini.

Baca juga: Para Syndicate: Praktik demokrasi juga perlu divaksinasi

PARA Syndicate mengadakan diskusi daring dengan tema Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa dinamika partai begitu dinamis 3 tahun menjelang Pemilu 2024. Hajatan politik besar yakni pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilu anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Hampir semua partai mengalami dinamika politik beberapa waktu terakhir.

"Hampir setiap minggu ada survei dan elektabilitas partai. Grafik COVID-19 secara harian kalah dengan survei pilpres dan partai politik," kata Ari.

Baca juga: PARA Syndicate: Kelanjutan pilkada harus perhatikan dinamika COVID-19