Pacitan (ANTARA News) - Anggota DPR RI Ramadhan Pohan mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang kedapatan melakukan provokasi pelanggaran wilayah NKRI.

"Jika (sudah) diperingatkan satu dua tiga kali tetap tidak diindahkan, ditenggelamkan saja," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Pacitan, Jumat.

Menurut Pohan, pendekatan militer secara lebih tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial NKRI.

Sebab jika pelanggaran wilayah terus dibiarkan, kapal/pihak asing akan semakin berani melakukan provokasi wilayah.

Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir.

Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintas perbatasan dengan semena-mena.

Kejadian mutakhir yang menjadi sorotan Ramadhan Pohan adalah kasus penangkapan tiga pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh "Polis Marine Malaysia" (polisi laut) beberapa waktu lalu.

"Insiden ini tidak akan pernah terjadi apabila pemerintah bertindak lebih tegas," kritiknya.

Padahal, lanjut pohan, saat itu ketiga petugas KKP tersebut tengah mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia yang kedapatan menyusup hingga ke wilayah NKRI.

Namun saat ketiganya hendak membawa ketujuh penyusup Malaysia tadi ke kantor KKP terdekat, tiba-tiba muncul polisi laut Malaysia dan balik menangkap tiga pegawai KKP RI.

"Yang harus kita fahami bersama adalah, belum tentu kapal-kapal asing yang berkeliaran hingga melintas batas wilayah RI tersebut adalah nelayan. Bisa jadi mereka memainkan peran ganda sebagai intelijen asing yang ingin mengetahui kekuatan Indonesia," kata Ramadhan berargumentasi.

Terkait kendala persenjataan, Ramadhan mendukung wacana penyegaran sekaligus peningkatan infrastruktur keamanan, terutama logistik alutsista (alat utama sistem senjata) di wilayah-wilayah perbatasan.

Menuruntnya, insiden penangkapa tiga petugas KKP RI beberapa waktu lalu juga menjadi bukti petugas yang mengawal wilayah perbatasan perlu dipersenjatai.

"Alutsista kita yang tidak memadai. Ini sudah tidak hanya masalah fasilitas, tapi kebutuhan aparat kita yang ada di perairan," ujarnya. (ANT-130/K004)