Jakarta (ANTARA) - Upaya pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai eksportir bahan baku ke negara yang telah berpisah dengan Uni Eropa tersebut.

Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya mengungkapkan masih banyak peluang ekspor bahan baku dari Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan Inggris yang semakin meningkat, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis KBRI London yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dubes Desra memimpin tim KBRI London melakukan kunjungan ke Argent Energy, salah satu produsen biodiesel Inggris di Ellesmere Port pada Rabu (26/5).

Kunjungan tim KBRI London itu disambut CEO Argent Energy, Erik Rietkerk dan manajer lapangan perusahaan tersebut, Joe O’Kane.

"Hampir 50 persen dari bahan baku biodiesel yang diolah oleh Argent Energy adalah limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME), di mana sebagian besarnya didatangkan dari Indonesia," kata Rieterk.

Menanggapi hal itu, Desra mengatakan bahwa masih ada banyak lagi peluang ekspor limbah cair kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Inggris tersebut.


Baca juga: Apkasindo: Penerapan B30 jaga kestabilan harga sawit petani

Baca juga: Transparansi ISPO dinilai bisa atasi masalah CPO yang over produksi

"Saya undang Argent Energy untuk memanfaatkan peluang ini," ujar Desra yang juga berkesempatan mengunjungi pabrik milik Argent Energy di daerah Stanlow.

"Peluang untuk investasi biodiesel di Indonesia juga terbuka lebar, dalam rangka mendukung rantai pasok kelapa sawit yang sustainable. KBRI London siap memfasilitasi kerja sama yang baik ini," lanjutnya.

Argent Energy berencana untuk menambah impor POME dari Indonesia sampai dengan sekitar 250 ribu ton pada 2022, khususnya karena kualitas POME asal Indonesia dianggap lebih baik dibandingkan dari negara lain.

Pada 2020, Inggris mengimpor kelapa sawit Indonesia (HS Code 1511 dan 1513) senilai 67,9 juta dolar AS, yakni meningkat 10,2 persen dibandingkan impor pada 2019 senilai 61,6 juta dolar AS, menurut data Her Majesty's Revenue & Customs.

Her Majesty's Revenue and Customs adalah departemen non-kementerian Pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pembayaran beberapa bentuk dukungan negara, administrasi peraturan lainnya, termasuk upah minimum nasional dan penerbitan nomor asuransi nasional.


Baca juga: Inggris: Kesepakatan pajak global harus tangani perusahaan besar

Baca juga: Peneliti Indonesia raih penghargaan riset pascadoktoral di Inggris