Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung upaya Kementerian Sosial dalam menyiapkan konsep baru program warung gotong-royong berbasis elektronik bernama e-warong.

"Mensos Tri Rismaharini tidak ada rencana menghapus program e-warong. Justru sedang disiapkan konsep 'new e-warong' yang akan meningkatkan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses program,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Abraham mengatakan seperti program pemerintah pada umumnya, monitoring dan evaluasi selalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Begitu juga dengan program e-warong.

Baca juga: Kemensos dorong aksesibilitas layanan balai bagi tuna netra di Bali

Menurut Abraham, program ini sudah membantu banyak masyarakat. Berdasarkan catatan, saat ini ada 95.258 e-warong yang secara rata-rata melayani 134 keluarga penerima manfaat (KPM).

Abraham menjelaskan, salah satu hasil evaluasi e-warong adalah masih adanya perbedaan harga sembako antara satu warung dengan warung lainnya.

Baca juga: Risma harap bantuan untuk Timor Tengah Utara jadi solusi komperhensif

Hal itu terjadi antara lain karena ada perbedaan rasio jumlah e-warong dengan jumlah KPM antar daerah. Penyebab berikutnya adalah temuan kompetisi kurang sehat antarwarung.

“Maka perubahan konsep e-warong akan membuka kesempatan lebih luas bagi warung-warung lain untuk bisa menyalurkan program sembako sehingga harapannya kompetisi harga bisa menjadi lebih sehat,” ujar Abraham.

Baca juga: Mensos : Pembangunan rumah korban Seroja perhatikan keberkelanjutan

Dalam hal ini, kata Abraham, KSP mendukung arah kebijakan Mensos. Terlebih arah kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden dalam Perpres 63/2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai.

Perlu diketahui, Perpres 63/2017 kini sedang dalam pembahasan untuk direvisi. Pemerintah menginginkan akses yang lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial serta kompetisi yang lebih sehat antarwarung agar harga sembako lebih terjangkau.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo 4 Januari 2021, terdapat 15 juta KPM yang sudah menerima manfaat dari program Kartu Sembako atau BPNT melalui e-warong. Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19, program ini terbukti sangat membantu masyarakat.

Abraham mengatakan Presiden Jokowi biasa melakukan peningkatan pada berbagai program.

Dulu, kata dia, Presiden meningkatkan besaran program sembako dari Rp110.000 per bulan per KPM menjadi Rp150.000 per bulan per KPM.

Sementara sejak pandemi COVID-19 Presiden menaikkan nilai program sembako menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Tugas pemerintah memang bagaimana terus melayani masyarakat dengan baik dan semakin lebih baik lagi,” tutup Abraham.