Ketua DPD beri sejumlah saran tentang ALKI II
26 Mei 2021 19:59 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas pentingnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II saat menjadi pembicara utama dalam "focus group discussion" (FGD) digelar oleh Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/5). Antara/Susylo Asmalyah
Tarakan (ANTARA) - Ketua DPD, LaNyalla Mahmud Mattalitti, membahas pentingnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II saat menjadi pembicara utama dalam "focus group discussion" (FGD) digelar Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/5).
Ia menjadi pembicara kunci dan memberikan sejumlah masukan dalam FGD yang mengangkat tema "Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara".
Baca juga: Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI
Bagi LaNyalla, ALKI II sangat strategis, pasalnya membelah sisi Indonesia bagian barat dan sisi Indonesia bagian timur untuk pelayaran yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia, dan sebaliknya menuju Samudra Pasifik.
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
“Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan geostrategi nasional, DPD mendorong peningkatan pertahanan-keamanan ALKI II. Potensi ancamannya cukup tinggi, baik dari negara tetangga maupun kapal-kapal asing non-tradisional,” katanya.
Baca juga: KPLP siapkan implementasi pemisahan alur Selat Sunda-Selat Lombok
Saran kedua, LaNyalla menyatakan adalah perubahan paradigma, karena paradigma lama pembangunan berorientasi darat sudah harus ditinggalkan.
“Gunakan paradigma baru maritim atau pembangunan berbasis laut yang harus dilakukan konsisten dan kontinyu,” katanya.
Jika kedua hal ini dilakukan serius, dia optimis pemanfaatan ALKI II dapat diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan pembangunan wilayah.
Baca juga: Indonesia jadi negara pertama miliki bagan pemisahan alur laut
Dalam acara itu, dia hadir di Universitas Borneo Tarakan bersama rombongan, yaitu Ketua Komite I DPD, Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD, Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD, Sylviana Murni, anggota DPD asal Sumatera Selatan, Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta Sekretaris Jenderal DPD, Rahman Hadi.
Empat anggota DPD dari Kalimantan Utara turut mendampingi LaNyalla, yaitu Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga (wakil ketua Komite I DPD).
Baca juga: TNI AU Perjuangkan Ruang Udara di Atas Alur Laut Masuk NKRI
Begitu tiba di lokasi, LaNyalla disambut Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Patton, secara adat Dayak. Sebelum acara dimulai, LaNyalla beserta rombongan dihibur oleh tari-tarian Dayak seperti tari perang Pepatai yang dibawakan mahasiswa UBT asal wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Acara FGD digelar secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan dan disiarkan secara virtual.
Ia menjadi pembicara kunci dan memberikan sejumlah masukan dalam FGD yang mengangkat tema "Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara".
Baca juga: Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI
Bagi LaNyalla, ALKI II sangat strategis, pasalnya membelah sisi Indonesia bagian barat dan sisi Indonesia bagian timur untuk pelayaran yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia, dan sebaliknya menuju Samudra Pasifik.
Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
“Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan geostrategi nasional, DPD mendorong peningkatan pertahanan-keamanan ALKI II. Potensi ancamannya cukup tinggi, baik dari negara tetangga maupun kapal-kapal asing non-tradisional,” katanya.
Baca juga: KPLP siapkan implementasi pemisahan alur Selat Sunda-Selat Lombok
Saran kedua, LaNyalla menyatakan adalah perubahan paradigma, karena paradigma lama pembangunan berorientasi darat sudah harus ditinggalkan.
“Gunakan paradigma baru maritim atau pembangunan berbasis laut yang harus dilakukan konsisten dan kontinyu,” katanya.
Jika kedua hal ini dilakukan serius, dia optimis pemanfaatan ALKI II dapat diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan pembangunan wilayah.
Baca juga: Indonesia jadi negara pertama miliki bagan pemisahan alur laut
Dalam acara itu, dia hadir di Universitas Borneo Tarakan bersama rombongan, yaitu Ketua Komite I DPD, Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD, Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD, Sylviana Murni, anggota DPD asal Sumatera Selatan, Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta Sekretaris Jenderal DPD, Rahman Hadi.
Empat anggota DPD dari Kalimantan Utara turut mendampingi LaNyalla, yaitu Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga (wakil ketua Komite I DPD).
Baca juga: TNI AU Perjuangkan Ruang Udara di Atas Alur Laut Masuk NKRI
Begitu tiba di lokasi, LaNyalla disambut Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Patton, secara adat Dayak. Sebelum acara dimulai, LaNyalla beserta rombongan dihibur oleh tari-tarian Dayak seperti tari perang Pepatai yang dibawakan mahasiswa UBT asal wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Acara FGD digelar secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan dan disiarkan secara virtual.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
Tags: