Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, dengan luas wilayah Kota Mataram hanya 61,3 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 500 ribu jiwa, kota itu kekurangan sekitar 2.100 unit rumah.

"Artinya, sekitar 2.100 kepala keluarga (KK) di Mataram belum memiliki rumah, sehingga salah satu solusi pemenuhan hunian adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)," katanya di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Selain kekurangan 2.100 rumah, lanjut Mohan, terdata juga 1.800 unit rumah di Mataram masuk kategori tidak layak huni. Kategori rumah tidak layak huni dilihat dari sisi pencahayaan, tingkat kekumuhan dan kriteria lainnya.

Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala untuk mengatasi kekurangan rumah, sehingga alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan rusunawa.

Karenanya, pembangunan rusunawa di Kota Mataram bisa menjadi solusi penyediaan rumah bagi masyarakat. Saat ini Mataram sudah punya tiga lokasi rusunawa yakni Rusunawa Selagalas, Mandalika, dan Montong Are yang dapat menampung sekitar 367 KK.

"Selain itu, satu twin block Rusunawa Bintaro sedang dalam tahap pembangunan dan siap dihuni akhir tahun dan bisa menampung 44 KK. Ini menjadi pembangunan tahap pertama sebab masih ada dua twin block lagi yang akan dibangun di lokasi yang sama," ujarnya.

Baca juga: Rusunawa nelayan Mataram mulai dibangun
Baca juga: Tata kawasan pesisir, Kemen-PUPR minta Kota Mataram buat rencana induk

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam yang dikonfirmasi terkait 2.100 KK belum punya rumah tersebut, membenarkan data itu

"Data yang disampaikan oleh Wali Kota Mataram itu berdasarkan data statistik yang diambil secara acak," katanya.

Untuk memastikan data itu secara riil, kata Kemal, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi kembali agar jumlah warga tidak punya rumah terkonfirmasi secara riil by name by address.

"Untuk mendapatkan data riil kita perlu melakukan pendataan dari pintu ke pintu," katanya.

Hasil pendataan, sambungnya Kemal, bisa menjadi program perencanaan penanganan ke depan. Salah satunya melalui rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun risikonya pemerintah kota harus menyiapkan lahan.

"Rencana pembangunan tiga twin block Rusunawa Bintaro juga menjadi salah satu upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga kota, dengan memprioritaskan warga nelayan yang masih di sempadan pantai dan MBR lainnya," katanya.

Baca juga: Pemkot Mataram urung terima aset rusunawa
Baca juga: Tiga rusunawa nelayan dibangun di Mataram