Jerusalem (ANTARA News/AFP) - Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengatakan Selasa bahwa pembicaraan damai langsung dengan Palestina yang sedianya akan diselenggarakan di Washington pada 2 September menuntut konsesi kedua belah pihak.

"Kami memahami bahwa keputusan berani kedua belah pihak dituntut," ungkap pernyataan kementerian pertahanan mengutip Barak pada pertemuan dengan utusan Kuartet Timur Tengah Tony Blair di Tel Aviv.

"Israel akan (bertindak) selagi menjaga kepentingan esensialnya -- alias keamanan," katanya. "Kami berharap pihak lain juga akan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk bergerak maju dalam pembicaraan tersebut."

Kuartet diplomat, terdiri dari Uni Eropa, Rusia, Perserikatan Bangsa Bangsa dan Amerika Serikat, mengumumkan dalam sebuah pernyataan Jumat meminta Israel dan Palestina "agar menyelesaikan semua permasalahan status akhir dan menepati aspirasi kedua belah pihak" dalam lanjutan pembicaraan itu.

Dikatakan tujuannya haruslah pendirian "negara Palestina yang merdeka, demokratis dan langgeng." Mendesak kedua belah pihak untuk menghindari "tindakan provokatif" dan menguatkan kembali keputusan Kuartet sebelumnya, pernyataan Jumat juga menyiratkan bahwa Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Namun Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, saat mengumumkan undangan untuk kedua belah pihak agar datang ke Washington untuk memulai pembicaraan, mengatakan Jumat bahwa pembicaraan harus diselenggarakan "tanpa prasyarat." (K004/R009/TERJ)