Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa siang dijadwalkan melangsungkan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta untuk melanjutkan pembahasan penanganan masalah ancaman krisis pangan dan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Dalam sidang kabinet yang dijadwalkan berlangsung pukul 14:00 WIB tersebut, Presiden akan mendengarkan paparan sejumlah menteri tentang kedua masalah tersebut.

Sebelumnya pada Senin (23/8) Presiden telah melangsungkan sidang kabinet paripurna namun karena cukup banyak paparan dan pembahasan penyelesaian masalah ancaman krisis pangan dan masalah hubungan RI-Malaysia terkait insiden di perairan Tanjung Berakit serta TKI.

Dalam sidang sebelumnya, yang dihadiri oleh seluruh anggota kabinet Indonesia Bersatu II tersebut, Kepala Negara mengatakan ketahanan pangan harus terus dipantau terkait dengan sejumlah bencana yang terjadi secara global.

"Antisipasi suplai dan harga pangan dunia, saya harap menteri terkait terus ikuti, dengan bencana yang terjadi menganggu ketersediaan pangan dunia, misalnya di Pakistan, Tiongkok dan Nigeria," kata Presiden saat memberikan kata pembuka sidang kabinet.

Presiden mengkhawatirkan terjadinya kembali krisis pangan global seperti yang terjadi pada 2008 karena terbatasnya persediaan pangan dan kebijakan sejumlah negara membatasi ekspor pangan.

"Sudah ada sejumlah negara yang memutuskan membatasi ekspor ke negara lain. Itu policy mereka sehingga bisa terjadi yang kita hadapi di dunia seperti 2008 menyangkut harga dan suplai komoditas pangan tertentu karena itu kita perlu terus antisipasi," katanya.

Mengenai tindaklanjut langkah pemerintah pasca-insiden laut, Presiden mengatakan perlu segeranya penyelesaian pembicaraan masalah-masalah perbatasan dengan Malaysia.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia bertindak proporsional dalam menyelesaikan setiap masalah dengan pendekatan diplomasi.

Meski demikian bila menyangkut tapal batas dan wilayah nasional, Presiden menegaskan Indonesia tidak segan menggunakan cara apapun untuk mempertahankannya.

"Era saat ini kerja sama, bukan perang, meski demikian bila mengakut wilayah dan kedaulatan kita lakukan apa saja yang harus kita lakukan," demikian Kepala Negara.
(T.P008*D013/P003)