Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai semua pemangku kepentingan saat ini harus bahu-membahu memperbesar peluang produksi vaksin COVID-19 dari dalam negeri, di tengah terjadinya kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang yang semakin mengkhawatirkan.

"Kami mendorong semua pihak tidak mengedepankan ego sektoral untuk melihat peluang berkembangnya produksi vaksin dalam negeri, seperti Vaksin Merah Putih atau Vaksin Nusantara," kata Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.

Dia menilai peluang sekecil apa pun atas kemungkinan produksi vaksin dalam negeri harus diambil, karena kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang semakin "jomplang".

Gus AMI menjelaskan kesenjangan distribusi vaksin dunia ini, akan menyulitkan posisi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena akan saling berebut mendapatkan jatah vaksin bagi penduduknya.

"Keterbatasan akses vaksin bagi negara berkembang akan menyulitkan upaya pembentukan kekebalan komunal atau 'herd immunity'. Jika kondisi ini terjadi, maka upaya untuk pengendalian atau mengakhiri dampak pandemi akan semakin sulit," ujarnya.

Dia menilai dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya begitu luar biasa, misalnya jumlah korban meninggal akibat COVID-19 mencapai puluhan ribu jiwa.

Selain itu, menurut dia, ribuan triliun rupiah anggaran negara telah dikucurkan untuk mengurangi dampak negatif pandemi di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.

"Saat ini harapan satu-satunya agar pandemi berakhir adalah terciptanya herd immunity melalui vaksinasi. Masalahnya akses terhadap produksi vaksin dunia tidak adil, di mana ada dominasi dari negara-negara maju yang memiliki sumber daya kuat," katanya pula.

gus AMI yang juga Ketua Pengawas Pengendalian COVID-19 DPR itu, mendesak agar semua pihak mendorong ketersediaan vaksin produksi dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Menurut dia, beberapa waktu lalu polemik produksi dalam negeri yaitu Vaksin Nusantara begitu mengemuka, bahkan BPOM menegaskan uji coba vaksin tersebut harus dihentikan karena tidak memenuhi kaidah klinis.

"Di kalangan pakar masih terjadi perdebatan terkait efektivitas Vaksin Nusantara. Namun bagi kami apa pun perdebatan itu tidak boleh menghalangi proses invention atau penemuan potensi produksi vaksin dalam negeri yang bisa cepat diproduksi dan aman bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum DPP PKB itu, juga meminta masyarakat agar tidak lengah, mengingat belum ada tanda-tanda berakhirnya masa pandemi, sehingga protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan meskipun sebagian masyarakat telah mendapatkan vaksin COVID-19.
Baca juga: Gus AMI ingatkan penanganan kesehatan-ekonomi dampak pandemi sejalan
Baca juga: Gus AMI minta semua pihak antisipasi potensi COVID-19 usai Lebaran