Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hydro power Sungai Kayan yang berlokasi di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, memacu bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025.

Hal itu disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat Transformasi Energi Menuju EBT dan Kepastian Pasokan Energi Untuk Mendukung Kawasan Industri Hijau bersama Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

“PLTA Sungai Kayan punya potensi kapasitas hingga 9.000 Mega Watt dan dapat dibangun bertahap, yang mana akan menjadi langkah taktis dan berkontribusi signifikan terhadap bauran EBT nasional,” ujar Febry.

Pernyataan Febry bukan tanpa sebab. Pada 2020, porsi bauran EBT dalam bauran energi nasional baru mencapai kisaran 11,2-11,3 persen.

Adapun Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transformasi energi menuju EBT harus segera dimulai. Arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021.

Febry juga mengatakan, Presiden secara spesifik menyebut hydro power dari Sungai Kayan akan mengalir ke green industrial park atau kawasan industri hijau Tanah Kuning di Kalimantan Utara.

Terlebih, Kawasan Industri ini juga sudah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Presiden juga menyampaikan, mengingat seluruh dunia sudah mulai mengembangkan perekonomian hijau yang juga bisa berdampak baik bagi lingkungan di masa depan, Indonesia harus memperoleh manfaat yang besar.

“Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” jelas Febry.

Di sisi lain, Febry memahami sudah ada langkah konkret yang dijalankan Kementerian ESDM dan PLN seperti substitusi energi primer dengan mendorong penggunaan Bahan Bakar Nabati (B30), co-firing PLTU Biomassa, dan pemanfaatan refuse-derived fuel (RDF) alias sampah.

Begitu juga rencana untuk melakukan konversi terhadap ratusan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik berbasis EBT, optimalisasi waduk dan bendungan untuk PLTA dan PLTS Terapung serta penyelesaian proyek-proyek EBT yang lain.

Baca juga: KSP pastikan pembangunan Tol Becakayu lanjut hingga ke Tambun
Baca juga: KSP apresiasi misi penyelamatan 76 WNI korban penyekapan di Kamboja
Baca juga: KSP tegaskan tidak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air