Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong kontribusi daerah dalam pemulihan ekonomi nasional, karena hal itu sangat penting mengingat 24 provinsi pertumbuhan ekonominya negatif pada kuartal I 2021.

"Saya meminta untuk terus memacu kinerja, sebab hasil di kuartal I tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi nasional kita juga masih minus 0,74 persen. Saya harap bisa memotivasi teman-teman kepala daerah agar memperbaiki strategi pemulihan ekonominya," kata Ketua DPD LaNyalla, dalam siaran persnya di Surabaya, Rabu.

Menurutnya, daerah sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, jadi ini kerja bersama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Ia mengatakan perlu ada strategi khusus penanganan pandemi bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya masih negatif. Pemda, katanya, perlu diingatkan agar lebih banyak mengalokasikan sarana dan prasarana kesehatan serta program jaring pengaman sosial.

"Penting juga diperhatikan berjalannya stimulus bagi UMKM sehingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendorong PEN bisa segera terealisasi," kata Ketua DPD LaNyalla.

Baca juga: Ketua DPD sebut inovasi dibutuhkan untuk pulihkan ekonomi daerah

Ketua DPD juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera membelanjakan dana untuk menggerakkan roda ekonomi daerah, sehingga daya beli masyarakat dan berdampak pada tren positif pertumbuhan ekonomi.

"Memang perlu kerja keras agar perekonomian kita bisa keluar dari krisis. Gubernur, bupati dan wali kota juga harus bisa menggerakkan potensi daerah sesuai keunggulan di wilayahnya masing-masing, misalnya lewat sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekspor/impor, dan sebagainya," ujar LaNyalla.

Tak hanya itu Ketua DPD RI juga meminta pemda mendorong perluasan investasi untuk pengelolaan potensi daerah. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal kedua dengan angka positif di atas 7 persen dapat terealisasi.

Untuk periode ini pemerintah melaporkan ada 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi positif. Ke-10 provinsi itu masing-masing Riau (0,41persen), Papua (14,285 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta ( 6,4 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), NTT (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Bangka Belitung ( 0,97 persen), dan Maluku Utara (positif 13,45 persen).

Baca juga: Ketua DPD: Pemulihan ekonomi perlu dukungan SDM kreatif

Baca juga: La Nyalla dukung Presiden minta kepala daerah hati-hati buat kebijakan