Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada.

"Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita," kata Presiden.

Memang perlu biaya besar dalam kegiatan politik seperti pilkada, kata Presiden saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin.

Namun, menurut Yudhoyono, di samping sumbernya harus legal, besarannya pun tidak boleh melampaui batas kepatutannya.

Ia juga mengungkapkan, pilkada di sejumlah wilayah diwarnai praktik-praktik tidak terpuji mulai dari politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis.

"Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat," ujarnya.

Presiden juga mengajak seluruh komponen bangsa meningkatkan kualitas demokrasi, pemerintahan, dan pelayanan publik di daerah.

"Kita juga, di pihak lain, harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya," katanya.

Selain itu juga tetap mendorong penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, memperkokoh sistem presidensial, eksistensi NKRI, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada bagian lain, Presiden mengungkapkan, demokrasi Indonesia berkembang dalam konteks politik yang khas yakni menganut sistem presidensial, namun di atas landasan multipartai.

"Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri," ujarnya.

Menurut presiden, demokrasi multipartai haruslah mampu menghasilkan proses politik yang tidak saja demokratis, namun juga efektif.

Sistem multipartai dan presidensial yang telah dikukuhkan dalam UUD 1945, haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Presiden juga menambahkan, dalam sistem politik yang sehat dan produktif, kemajemukan harus dapat menjadi kekuatan pendorong sebuah kemajuan, bukan sebaliknya menjadi penghalang.

"Kita jaga demokrasi multipartai, namun dengan kesadaran yang utuh, bahwa sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, tapi juga diperkuat," katanya.
(K007/A024)