Jakarta (ANTARA News) - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mendesak Pemerintah RI harus memberikan perlindungan secara maksimal kepada warganegaranya untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Ia mengatakan itu di Jakarta, Minggu, sehubungan penyerahan sumbangan 100 Alqur`an oleh PGI dan KWI kepada PP Muhammadiyah, serta `aksi kebaktian bersama lintas agama` di depan Istana Negara, menyusul terjadinya tindakan kekerasan atas jemaat HKBP di Bekasi oleh Ormas tertentu.

"Persaudaraan antar umat beragama di Indonesia sebagai Negara yang ber-Bhineka harus ditumbuhkembangkan terus dengan mengandalkan azas solidaritas dan kekeluargaan yang merupakan nilai etis sangat berharga dari Ideologi Pancasila kita," kata Tjahjo Kumolo.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini juga mengingatkan, Indonesia bukan Negara agama, atau milik sebuah keyakinan tertentu.

"Makanya, Pemerintah harus tegas untuk melindungi semua warganya tanpa pandang bulu. Beri rasa nyaman kepada siapa saja untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya sesuai agama dan keyakinannya," tegasnya.


Indonesia Milik Semua

Tjahjo Kumolo lalu menunjuk contoh solidaritas PGI dan KWI dengan memberikan Kitab Suci Alqur`an.

"Ini (bantuan itu) memang bentuk sepertinya kecil. Tapi menunjukkan kebesaran Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya harus kita sadar sesadarnya, bahwa di Indonesia yang ada hanyalah umat beragama. Dan agama apa saja, karena Indonesia ini milik semua," tandas Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, secara terpisah sebuah delegasi dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligeraja se Indonesia (KWI) menyumbang 100 Alqur`an kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Saat menerima sumbangan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Dien Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan bantuan ini kepada umat muslim Australia.

Acara yang digelar oleh Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) itu berlangsung di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta.

Sementara itu, aksi `kebaktian bersama` para tokoh lintas agama di depan Istana Negara, digelar sebagai ekspresi menuntut tanggungjawab Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam urusan kebebasan beribadah.

"Sekaligus meminta Pemerintah mengusut tuntas semua aksi kekerasan berkedok agama," ujar salah satu peserta, Stefanus Asat Gusma dari Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Kegiatan kebaktian yang bertajuk Aksi Damai Forum Solidaritas Kebebasan Beragama ini, dimulai sekitar pukul 12.00 WIB di depan Gedung Indosat, lalu diwarnai pula oleh orasi banyak perwakilan organ maupun tokoh nasional lintas agama.

Sesudah itu, sebagian besar peserta aksi yang rata-rata memakai baju bercorak hitam melakukan `long march` ke depan Istana Negara. (M036/K004)