Cilacap (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan gubernur cukup dipilih Presiden RI berdasarkan sejumlah nama yang diusulkan DPRD.

"Ke depan direncanakan gubernur ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Baru bupati atau wali kota mungkin yang dapat dipilih oleh rakyat," kata dia, Sabtu.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2010-2012 antara PT Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), di Cilacap.

Oleh karena gubernur menjadi komponen pemerintahan pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, cukup diusulkan beberapa nama oleh DPRD untuk dipilih oleh Presiden RI karena posisi gubernur semi-antara menteri dan perwakilan daerah.

Dengan demikian, kata dia, gubernur memiliki kewenangan yang nyata.

"Tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak ada, kegiatannya tidak besar. Tapi proses pemilihannya terlampau mahal," katanya.

Menurut dia, wacana ini sebenarnya muncul karena keprihatinan dalam pemilihan gubernur yang terlampau berbiaya tinggi kalau dilaksanakan secara langsung

Dalam hal ini, kata dia, seorang calon gubernur dapat menghabiskan puluhan miliar rupiah tetapi kewenangannya terbatas.

Terkait hal itu, dia mengatakan, analisis mengenai pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur yang berbiaya mahal jika dilaksanakan secara langsung ini masih dimatangkan.

Selain itu, dia mengaku secara politik sudah "bisik-bisik" membahas wacana tersebut tetapi belum serius.

"Dalam koalisi pun sudah muncul tetapi belum serius," kata Muhaimin.
(KR-SMT/Z003)