Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI 2010-2016 Mahfuz Sidik menilai Indonesia saat ini bisa mengambil peran lebih sebagai kekuatan baru untuk mendorong kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka, di tengah melemahnya kekuatan negara-negara di kawasan timur tengah.

Menurut dia, langkah yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong proses konsolidasi dan rekonsilasi dua kekuatan politik utama di Palestina yaitu Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

"Kalau kita ingin mempercepat kemerdekaan Palestina, maka kita harus mendorong rekonsilasi dan konsolidasi kekuatan politik di Palestina untuk bersatu. Indonesia mampu mengambil posisi itu," kata Mahfuz dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Akademisi: Komunikasi internasional akan tuntaskan masalah Palestina

Hal itu dikatakannya dalam diskusi bertajuk "Akankah Palestina Segera Merdeka" yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia, Senin (17/5) malam.

Menurut Mahfuz, kekuatan kawasan yang selama ini didominasi Liga Arab dan juga Iran dan Turki sedang melemah sehingga perhatian serta dukungan terhadap Palestina berkurang, termasuk soal pendanaan.

Dia menilai, beberapa negara yang tergabung di Liga Arab banyak terlibat konflik politik dan perang di kawasan sedangkan Iran masih dianggap musuh sebagian negara arab karena paham Syiah, sementara Turki menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negerinya.

"Jadi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar, basis politik kita jelas ada di konstitusi, dari Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Jokowi sikapnya jelas, dan dukungan masyarakat juga sangat luas. Saat kekuatan di kawasan timur tengah melemah, peran Indonesia bisa semakin penting," ujarnya.

Dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi wujudkan kemauan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kemerdekaan Palestina, meskipun jalannya tidak mudah.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora itu, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menyatukan politik pemerintahan di Palestina dan masyarakatnya.

"Kita sudah punya pengalaman kemerdekaan. Indonesia juga bisa menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina melalui jalur diplomasi internasional," ujarnya.

Dia menjelaskan, persoalan mendasar saat ini adalah di Palestina memang masih terjadi pembelahan, tidak hanya soal wilayahnya yang terbelah antara Tepi Barat dan Gaza, tetapi juga menyangkut soal pemerintahan otoritas Palestina yang terbelah.

Menurut dia, dua kekuatan politik di Palestina antara PLO (Fatah) dan Hamas diharapkan bisa bersatu kembali untuk membentuk pemerintahan Palestina merdeka yang kokoh.

Dia menilai Palestina harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut karena menjadi prasyarat dasar menuju kemerdekaan yang berdaulat.

Baca juga: MPR RI-Parlemen Turki minta PBB hentikan agresi Israel ke Palestina
Baca juga: NasDem dukung upaya RI hentikan agresi militer Israel di Palestina
Baca juga: PBNU minta agresi militer Israel di Palestina dihentikan