Mataram (ANTARA News) - Bank Dunia menegur kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum membentuk badan pelaksana penyuluh sebagai salah satu kesepakatan pemberian dana bantuan.

"Beberapa kabupaten yang mendapat bantuan sudah ditegur oleh Bank Dunia karena belum merealisasikan pembentukan badan pelaksana penyuluh (Bapeluh)," kata Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Mashur, di Mataram, Rabu.

Menurut dia, Bank Dunia sudah menetapkan batas pembentukan Bapeluh di tingkat kabupaten dan kota sampai Juni 2010, namun masih memberikan toleransi.

Bank dunia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian memberikan dana bantuan untuk para petani di kabupaten dan kota yang terlibat dalam "farmer empowerment through agricultural technology and information" (FEATI) atau program pemberdayaan petani dengan teknologi dan informasi pertanian (P3TIP)

FEATI merupakan program yang mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pelaksaan program itu dilakukan melalui penerapan berbagai metode yang mengakar pada pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani yang didanai oleh Bank Dunia dan APBN serta pendampingan dari APBD provinsi.

"Tujuan pelaksanaannya adalah memberdayakan petani dan organisasi dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha," kata Mashur.

Menurut dia, apabila pemerintah kabupaten dan kota di NTB tidak merealisasikan pembentukan Bapeluh secara mandiri, Bank Dunia akan menghentikan pemberian dana bantuan dan mengalihkannya kepada kabupaten dan kota yang memiliki komitmen kuat.

Hal itu sudah dilakukan oleh Bank Dunia di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di kabupaten dan kota di NTB yang sudah menikmati dana bantuan.

"Kabupaten dan kota yang sudah memperoleh dana bantuan dulunya menyanggupi untuk membentuk Bapeluh secara mandiri dan tidak bergabung dengan lembaga ketahanan pangan seperti yang terjadi sekarang," katanya.

Mashur menyebutkan dari sepuluh kabupaten dan kota di NTB, dua kabupaten sudah membentuk Bapeluh secara mandiri, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, kemungkinan pada 2010 akan bertambah satu lagi, yakni Kabupaten Sumbawa, yang sudah dalam proses pembahasan peraturan daerah (Perda).

Tujuh kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima, sedang diupayakan melalui advokasi dengan kepala daerah masing-masing.

Menurut dia, Bank Dunia akan kesulitan memberikan bantuan jika kabupaten dan kota belum membentuk Bapeluh secara mandiri. Demikian juga dengan dana yang bersumber dari APBN akan sulit diperoleh oleh kabupaten dan kota untuk dana operasional dan pembinaan para penyuluh pertanian lapangan di kabupaten dan kota.

"Mungkin yang menjadi kendala pembentukan badan adalah legalitas di dewan, karena harus membentuk Perda dulu. Persoalan menjadi badan, terkait dengan bagaimana pembiayaannya. Tetapi sebenarnya kalau Bapeluh sudah terbentuk, dana yang akan diperoleh kabupaten dan kota cukup besar," katanya. (WLD/K004)