Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah menegur keras Direksi PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyusul insiden mati listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (6/8).

"Jajaran direksi PT Angkasa Pura II dan PLN, Sabtu (8/8) sudah kami panggil. Saya sudah beri peringatan keras," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada pers usai Penandatanganan Kerja Sama Sinergi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jakarta, Senin.

Namun, tegasnya, terhadap direksi PT AP II belum perlu untuk dilakukan sebuah perombakan karena proses evaluasi terhadap kinerjanya sedang berjalan, selain memang mereka baru saja dilantik beberapa waktu lalu.

"Nanti kita lihat (perombakan) apakah perlu atau tidak. Ada beberapa hal yang kita evaluasi," katanya menegaskan.

Mustafa juga menengarai sedikitnya ada tiga hal yang menjadi penyebab insiden tersebut, yakni kemungkinan usangnya peralatan yang dipakai. Kedua, sistim operasi yang dijalankan terhambat dan terakhir, faktor kelalaian oleh petugas (human error).

"Nanti kita akan upayakan penegakan hukum terhadap masalah ini. Tapi masih kita evaluasi," ujarnya.

Kedipan aliran listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama 1,7 detik pada Jumat (6/8) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, telah menyebabkan pemadaman listrik di terminal I dan II, sehingga proses administrasi keberangkatan penumpang kacau.

Bahkan, puluhan penerbangan dilaporkan tertunda (delay). Kerugian yang signifikan dilaporkan miliaran rupiah dialami oleh sejumlah maskapai.

Akibatnya, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (INACA) mempertimbangkan untuk melakukan somasi terhadap pemerintah dan pihak terkait, jika hal semacam itu tidak ditangani serius oleh pemerintah, operator bandara dan pihak terkait lainnya.

Kejadian tersebut terjadi untuk pertama kalinya selama ini.

Target PKBL

Terkait dengan target PKBL, Mustafa dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pihaknya menargetkan penyaluran per tahunnya mencapai Rp2 triliun, dan ternyata untuk lima tahun terakhir hingga 2009 sudah tersalurkan Rp6,38 triliun.

Sedangkan untuk prognosa PKBL yang ada, hingga kini sudah tersalurkan Rp1,97 triliun. "Pendistribusian PKBL pada 2009 sebanyak 650 ribu lebih atau mengalami peningkatan lebih dari 370 ribu dari 2004," paparnya.

Siaran pers Kementerian BUMN menyebutkan total dana PKBL yang sudah disalurkan BUMN ke seluruh Indonesia pada 2010 ini mencapai Rp2,6 triliun. Angka tahun ini meningkat dari 2009 yang sebesar Rp1,97 triliun.

Dana tersebut diperoleh dari bagian laba bersih masing-masing BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-05/MBU/ 2007 tanggal 27 April tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Realisasinya, setiap BUMN wajib menyisihkan laba bersih perusahaan sebesar 1-2 persen yang digunakan untuk membantu permodalan para pengusaha kecil dan menengah.

(E008/C004/S026)