Anies menyebutkan langkah yang dilakukan pengelola Masjid Istiqlal tersebut sejalan dengan kesepakatan seluruh Kepala Daerah Jabodetabek-Cianjur untuk menganjurkan ibadah Shalat Idul Fitri di rumah atau di halaman, yang jika memungkinkan, maka bisa dilaksanakan di masjid setempat dengan penerapan protokol kesehatan.
"Saya ingin sampaikan apresiasi kepada pengelola Masjid Istiqlal karena tidak mengadakan ibadah salat Idul Fitri terbuka untuk umum. Sehingga, ini menjadi contoh bagi yang lain, anjuran kami adalah untuk masyarakat sholat di masjid di sekitar rumahnya," ujar Anies di Jakarta, Selasa.
Anies menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil pengurus Masjid Istiqlal yang sesuai arahan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy agar Shalat Idul Fitri di Istiqlal dibatalkan adalah hal yang positif.
Anies menilai jika Masjid Istiqlal tetap mengadakan ibadah Shalat Id, maka potensi jamaah yang mendatangi lokasi tersebut akan berasal dari tempat jauh, karena tempatnya di daerah perkantoran dan fasilitas umum.
"Jadi, ketika Masjid Istiqlal sejalan dengan kebijakan pemprov, kami sampaikan apresiasi dan berharap ini menjadi contoh, yakni contoh bagi masjid-masjid raya yang lain bahwa kita memprioritaskan warga yang salat Id di dekat rumahnya, di kampungnya, maka tidak bepergian jauh," kata Anies.
Pengelola masjid juga diharapkan tidak secara khusus menyelenggarakan secara besar yang berpotensi penularan. "Karena itu, sikap Masjid Istiqlal yang merupakan masjid nasional untuk meniadakan salat Idul Fitri kami sangat apresiasi," kata Anies.
Baca juga: Masjid Istiqlal tak akan gelar Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah
Baca juga: Kemenparekraf gandeng Masjid Istiqlal kembangkan wisata halal
Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah secara kenegaraan dan juga tidak dibuka untuk masyarakat umum.
"Sesuai dengan keputusan dalam rapat, istiqlal tidak menyelenggarakan salat Idul Fitri di tahun ini," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), KH Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil simulasi serta koordinasi antara KH Nasaruddin Umar dengan Dewan Pengarah BPMI, yang anggotanya meliputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Ketua MUI KH Miftachul Akhyar.
"Kami juga sudah melakukan simulasi dan koordinasi dengan Dewan Pengarah BPMI, maka keputusan ini kita ambil guna menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dari penyebaran COVID-19," ujar KH Nasaruddin Umar.
"Mengingat Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara, 10 persennya dari kapasitas masjid bukan jumlah yang sedikit. Jika ada ribuan jamaah yang datang, nanti mereka pasti akan melewati tangga atau jalur yang sama, dan hal itu dikhawatirkan akan menjadi sebab terjadinya penyebaran virus Covid-19," tutur KH Nasaruddin Umar.
Karena itu, Imam Besar juga menghaturkan maaf kepada para jamaah dan berdoa semoga ke depannya kita bisa kembali melaksanakan salat berjamaah dengan aman dan nyaman.
"Kita tahu jamaah sudah merindukan untuk melakukan salat disini, tapi keadaan belum memungkinkan. Semoga ke depannya kita bisa segera melaksanakan salat berjamaah di Masjid Istiqlal," ujarnya.
Selain itu, KH Nasaruddin Umar juga menyampaikan terima kasih kepada para jamaah yang sudah selalu beribadah selama Ramadan di Masjid Istiqlal.
"Terima kasih kepada masyarakat semua yang senantiasa mematuhi protokol kesehatan di Masjid Istiqlal, karena sejak diselenggarakannya ibadah selama Ramadan di Masjid Istiqlal, tidak ada isu adanya klaster baru," katanya.