Sampit (ANTARA) - Perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diminta mengatur jadwal pekerjanya yang ingin turun berbelanja ke Kota Sampit.

"Misalnya sekali turun satu atau dua bus saja, nanti hari berikutnya giliran yang lain, jadi tidak sampai menumpuk. Kita menghindari adanya kerumunan karena rawan penularan COVID-19," kata Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor di Sampit, Senin.

Halikinnor mengaku sudah menyampaikan hal itu saat menerima pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotawaringin Timur yang datang bersilaturahmi kepadanya belum lama ini.

Baca juga: Penderita COVID-19 di Kotim-Kalteng keluyuran langgar prokes

Saat ini ada 58 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang bergabung dalam GPPI Kotawaringin Timur. Organisasi ini diharapkan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19, tidak terkecuali terkait pengaturan pekerja yang ingin berbelanja maupun ada kepentingan lain sehingga harus turun ke Sampit.

Jika setiap perusahaan mengatur jumlah pekerjanya yang akan turun ke Sampit, dikhawatirkan akan menambah kepadatan pengunjung di pusat perbelanjaan yang ada di kota ini. Pembatasan itu bukan larangan, tetapi hanya mengendalikan agar tidak sampai terjadi penumpukan.

Halikinnor mengakui, banyak pedagang yang mengeluhkan penurunan omzet selama pandemi COVID-19 ini. Untuk itulah pemerintah daerah menyarankan perusahaan perkebunan tetap mengizinkan pekerjanya yang ingin berbelanja ke Sampit, namun dengan jumlah orang yang dikendalikan dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Tarif pemeriksaan COVID-19 di PMI Kotawaringin Timur semakin murah

Halikinnor mengapresiasi perusahaan perkebunan yang memfasilitasi transaksi kebutuhan pekerjanya, bahkan ada yang menyiapkan lapak secara gratis untuk pedagang keliling yang datang sehingga pekerja tidak perlu keluar areal perkebunan hanya untuk berbelanja kebutuhan pokok.

Selain terus bekerja keras menangani penularan virus mematikan itu, pemerintah daerah juga berupaya agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dan kembali pulih. Perekonomian harus tetap didorong agar masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Ini memang dilematis. Tapi intinya adalah penerapan protokol kesehatan secara disiplin agar jangan sampai ada penularan COVID-19. Kalau kita semua menjalankan protokol kesehatan, insya Allah penularan itu bisa kita cegah," ujar Halikinnor.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, jumlah kasus COVID-19 di daerah ini sudah mencapai 2.291 kasus, terdiri dari 1.969 kasus sembuh, 260 dalam penanganan dan 62 orang meninggal dunia.

Baca juga: Kotawaringin Timur dapat jatah 1.543 vaksin COVID-19
Baca juga: Pasien sembuh COVID-19 di Kotawaringin Timur meningkat signifikan